Lampung Selatan, Atmosfienws.id — Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan, meminta rencana APBD tahun anggaran 2025 yang diawali dengan penyampaian KUA PPAS, harus berdasarkan prioritas pembangunan, permasalahan, dan isu strategis daerah yang tertuang di dalam RPJMD.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan, M Akyas, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota
pengantar Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Lampung Selatan 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono, didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto, dan Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari, dengan dihadiri sejumlah anggota di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Lampung Selatan, Jumat (12/7/2024)
Menurut Fraksi PKS, perencanaan APBD 2025 juga harus sinkron dengan prioritas perencanaan pembangunan provinsi dan nasional di tahun anggaran 2025.
“Maka dalam hal ini, Fraksi PKS juga mencermati prioritas dan isu strategis daerah tahun 2025, yang harus dioptimalkan Penganggaran dan Kegiatannya di APBD 2025,” kata M. Akyas.
Kemudian bidang infrastruktur, masih banyak jalan yang rusak dan rendahnya persentase desa yang terhubung dengan kecamatan, hingga akses jalan ke sentra ekonomi menjadi pekerjaan rumah Pemkab Lampung Selatan di tahun 2025.
Kebijakan belanja prioritas Pemkab Lampung Selatan tahun 2025 pada poin pertama, akselerasi pertumbuhan ekonomi terkait peningkatan porsi belanja modal menjadi ambigu dan bertolak belakang dengan porsi angggaran program, penyelenggaran jalan PUPR di tahun 2025 hanya sebesar Rp135 miliar.
“entu saja dengan jumlah desa Lampung Selatan ada 260 desa dan ditambah ruas jalan penghubung desa ke kecamatan, maka angka Rp135 miliar sangat tidak mencukupi penyelesaian jalan mulus di Lampung Selatan,” ujar M. Akyas.
Sementara di sisi lain seperti bidang ekonomi, Pemkab Lampung Selatan tetap harus memperhatikan ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, sebagai penyumbang terbesar PDRB, dimana dalam lima tahun terakhir sebesar 28,72 persenm
“Dalam bidang Ekonomi, pemkab Lampung Selatan pada tahun 2025 juga harus memperhatikan sektor pariwisata sebagai tindak lanjut terbukanya akses Tol Bakauheni – Palembang dan masuknya Proyek Nasional Bakauheni Harbour City, serta mendukung Percepatan Kawasan Industri Way Pisang – Katibung,” jelas M. Akyas.
Selain itu, Fraksi PKS juga menilai dibidang sosial masih tingginya angka kemiskinan Lampung Selatan sebesar 13,14 persen lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Lampung sebesar 11,44 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Lampung Selatan juga memiliki jumlah penduduk miskin terbesar nomor tiga di Lampung, yakni sejumlah 133, 67 ribu jiwa, yang tersebar di tujuh kecamatan dengan kategori persebaran keluarga pra sejahtera tinggi yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Katibung, Sidomulyo, Kalianda, dan Palas.
Sementara bidang sosial, yang juga harus mendapatkan perhatian bersama adalah masih belum meningkat signifikannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Lampung Selatan selama lima tahun terakhir sebesar 69,63 poin di tahun 2023 atau lebih rendah dari IPM rata-rata Lampung, yang mencapai 71,15 poin atau urutan nomor tujuh dari 15 kabupaten/kota di Lampung.
Fraksi PKS juga menegaskan, program dan kegiatan pembangunan di dalam APBD 2025 harus tetap memperhatikan bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat Lampung Selatan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS juga menekankan terkait anggaran dan kegiatan APBD tahun 2025, harus tetap mengakomodir pokok-pokok pikiran anggota DPRD Lampung Selatan. (**)
