Bandar Lampung, Atmosfirnews.id
Tak ada yang menduga, kebijakan pendidikan bisa berimbas langsung pada stabilitas harga. Lampung mencatat deflasi bulanan 1,47 persen pada Agustus 2025, salah satu yang terdalam dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, penyumbang utama bukan dari sektor pangan atau energi, melainkan dari kebijakan penghapusan uang komite sekolah negeri.
*Beban yang Selalu Menyiksa*
Bagi banyak orang tua di Lampung, uang komite, SPP bulanan, hingga pungutan buku dan kegiatan ekstrakurikuler bukanlah hal sepele. Jumlahnya bisa menembus jutaan rupiah per tahun. Bahkan ada cerita, siswa yang menunggak pembayaran bisa tertahan rapornya atau tidak menerima ijazah. Situasi ini membuat rumah tangga serasa tercekik, terutama keluarga dengan penghasilan pas-pasan.
Dari sisi ekonomi, biaya tersebut ikut menekan daya beli masyarakat dan menjadi salah satu penyumbang inflasi di kelompok jasa pendidikan.
*Saat Beban Itu Dihapus*
Perubahan besar terjadi pada tahun ajaran 2025/2026. Pemerintah provinsi Lampung bersama pemerintah pusat resmi menghapus semua pungutan di SMA, SMK, dan SLB negeri. Beban yang dulu dipikul orang tua kini dipindahkan ke APBN dan APBD. Pemerintah provinsi menambah alokasi Rp500–600 ribu per siswa, sementara dari pusat dana BOS menjadi motor utama operasional sekolah.
Konsekuensinya, orang tua tak lagi dipusingkan oleh tagihan bulanan. Uang yang tadinya habis untuk SPP bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Secara langsung, konsumsi rumah tangga meningkat dan tekanan inflasi berkurang.
*Mengalir ke Sekolah, Kembali ke Masyarakat*
Dana yang dikucurkan pemerintah tak hanya menutup biaya rutin seperti gaji guru non-PNS, listrik, internet, atau pemeliharaan fasilitas. Buku, alat tulis, bahkan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler kini juga ditanggung negara. Seragam memang masih jadi tanggungan orang tua, tapi biaya besar lain praktis lenyap.
Untuk menjamin transparansi, Gubernur Lampung merevisi peraturan yang melarang sekolah negeri memungut uang komite. Kepala sekolah yang nekat melanggar bisa kena sanksi tegas. Sekolah juga diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban yang bisa diakses publik, sementara pemerintah kabupaten dan kota diminta rutin mengawasi pelaksanaannya.
*Efek Sosial Ekonomi*
Dari sisi makro, efeknya nyata. Inflasi Lampung turun karena beban pendidikan di rumah tangga berkurang. Dari sisi sosial, kebijakan ini meringankan ribuan keluarga. Anak-anak yang sebelumnya terancam putus sekolah karena tak mampu bayar pungutan kini bisa belajar lebih tenang.
Pemerintah menghitung alokasi hingga Rp2,5 juta per siswa di kabupaten dan Rp3,5 juta per siswa di kota per tahun. Dengan sinergi APBN dan APBD, beban daerah tidak berlebihan dan kualitas pendidikan tetap terjaga.
*Tak Disangka* *Berdampak Luas*
Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Thomas Amirico, mengaku tak menduga efeknya sejauh ini.
“Semula kami hanya ingin meringankan beban orang tua siswa. Tidak kepikiran bakal bisa menekan laju inflasi. Pak Gub rupanya sudah menghitung semua,” katanya.
Thomas memastikan distribusi dana BOS berjalan sesuai aturan. “Kami pastikan dana dimanfaatkan dengan baik, agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan siswa,” ujarnya.
*Dari Sekolah ke Perekonomian Daerah*
Kebijakan penghapusan uang komite di Lampung menjadi contoh bagaimana keputusan di sektor pendidikan bisa bergema ke ranah ekonomi. Rumah tangga lebih lega, daya beli meningkat, dan inflasi terkendali. Dari ruang kelas, lahir kebijakan yang ikut menstabilkan pasar.
Siapa sangka, keputusan untuk meniadakan pungutan sekolah ternyata bisa menjadi salah satu kunci menjaga kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Redaksi
