Bandar Lampung, Atmosfirnews.id
Rencana mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Eselon II Provinsi Lampung menggantung.
Pj. Gubernur Lampung, Samsudin sepertinya mulai ragu untuk bongkar pasang pejabat eselon II di Lingkungan Pemprov Lampung, padahal wacana ini sudah merebak sejak bulan September lalu.
Alih-alih melakukan mutasi Pejabat Eselon II, justru yang dilakukan beberapa kali mutasi pejabat Eselon III dan IV, terakhir dilakukan pada hari Jum’at (11/10/2024).
Isue mutasi yang melibatkan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sampai saat tidak jelas juntrungannya, hal ini berpotensi gaduh, membuat pejabat di jajaran Eselon II harap-harap cemas, terutama mereka yang diisukan masuk dalam gerbong 11 OPD tersebut.
Menurut Ketua GEPAK Lampung, Wahyudi, model bongkar pasang yang dilakukan Pj. Gubernur ini berpotensi gaduh dan mengundang fitnah, berpotensi money politics.
“Ada apa menginjak rem, mengapa tidak langsung dilakukan mutasi Eselon II itu. Harusnya dijelaskan ke masyarakat dan publik mengapa ditunda, supaya ada kejelasan dan tidak ada prasangka negatif di masyarakat. Selain itu ada kejelasan bagi para pejabat yg diisukan masuk dalam gerbong itu,” ujar Yudhi Hasyim, panggilan lain Wahyudi.
“Ini tidak, tidak ada penjelasan pasti, akibatnya ada kecemasan para pejabat, kinerja mereka bisa tidak optimal.
Pemprov Lampung justru melakukan mutasi pejabat eselon III dan IV beberapa kali, hal ini menambah kecemasan pejabat Eselon II..Kapan giliran mereka,” ujar Yudhi Hasyim.
Pj. Gubernur Lampung, seharusnya ingat kembali pada 3 tugas utama yang diemban sebagai Pj. Gubernur Lampung yaitu pertama interaksi sosial dan komunikasi sosial, serta membangun harmonisasi.
Kedua masalah stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim
Ketiga, memberikan perhatian serius pada Agenda Pilkada Lampung serentak Tahun 2024.
“Tugas pertama Pj. Gubernur yaitu membangun interaksi sosial, komunikasi sosial dan harmonisasi adalah kunci untuk melakukan tugas-tugas berikutnya.
Bagaimana Pj. Gubernur akan lancar melakukan tugas-tugas lainnya jika harmonisasi intern organisasi dibuat gaduh karena langkahnya yang menunda mutasi Eselon II tanpa ada kejelasan dan penjelasan pasti,” ujar Yudhi Hasyim lagi.
“Jadi, saya minta, untuk kebaikan semua pihak dan agar semua terang benderang, segera ada penjelasan resmi dari Pemprov Lampung terkait tertundanya mutasi Eselon II ini. Terkait aturankah, terkait teknis..atau ada alasan lain ..,” ujar Yudhi.
“Jika memang isue ini benar adanya seharusnya Pj. Gubernur segera laksanakan, jika tidak, beri penjelasan agar publik mengetahui, agar tidak menjadi kegaduhan yang berkepanjangan,” pungkas Yudhi Hasyim.
Seperti yang telah beredar di berbagai media pada bulan September lalu, bahwa Pemprov Lampung akan segera melakukan Roling Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Berita yang beredar bahwa ada 11 nama Pejabat Eselon II yang diajukan ke Kemendagri untuk mengikuti Roling Jabatan tersebut.
Dua dari 11 nama Pejabat Eselon II itu berasal dari Kabupaten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Tulang Bawang Barat, Bayana dan Sekretaris DRPD Lampung Selatan, Thomas Americo.
Adapun 11 nama Pejabat dan OPD yang masuk dalam surat Kemendagri yaitu, Inspektur Lampung, Fredy, Kepala Disdikbud Lampung, Sulpakar, Kepala BPSDM Lampung, Yurnalis, Kepala BPBJ Setprov Lampung, Slamet Riadi, Kepala DLH Lampung, Emilia Kusumawati, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lampung, Samsurijal, Kepala Biro Hukum Setprov Lampung, Puadi Jailani, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Intizam, Kasatpol PP Lampung, M. Zulkarnain, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Tulang Bawang Barat, Bayana dan Sekretaris DRPD Lampung Selatan, Thomas Americo.
Penulis : Yudhi
