Pesawaran – Atmosfirnews.d
Ratusan kepala keluarga (KK) di Desa Baturaja, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, geram dan kecewa berat. Bantuan sosial (bansos) beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog) yang seharusnya menjadi penopang hidup justru berubah jadi sumber kepahitan. Setiap KK hanya menerima 1 sak beras (10 kg) saat penyaluran di Kantor Desa pada Rabu (30/7/2025), padahal seharusnya tiap penerima berhak mendapat 2 sak (20 kg) per orang
Fakta di Lapangan ditemukan team media hakk rakyat dipotong dengan dalih “Pemerataan”, Menurut sumber terpercaya dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), alasan pemerintah desa baturaja memotong jatah beras warga adalah “untuk pemerataan”. Padahal, kebijakan ini dinilai warga sebagai bentuk pengabaian hak dasar masyarakat miskin. Jumat 1 Agustus 2025
“Ini bukan pemerataan, tapi pemiskinan berkedok bansos!” protes salah satu warga yang enggan disebut namanya. Seharusnya per orang dapat 20 kg, tapi nyatanya per KK cuma dikasih 10 kg. Mana bisa bertahan sebulan”
Warga bisa mengelus dada melihat jatah yang tak sesuai ekspektasi. Seorang ibu tiga anak mengaku bingung membagi 10 kg beras untuk keluarganya yang beranggota lima orang. Kalau begini, bansos malah jadi beban psikologis. Kami merasa dipermainkan. ujarnya lirih
Ada Apa di Balik Kebijakan Pemerintah Desa
“pemerataan” menimbulkan tanda tanya besar, Apakah ada pengurangan anggaran bansos, Mengapa alasan tidak transparan disampaikan sebelum penyaluran dan Bagaimana desa menjamin hak warga tidak dikorbankan untuk kepentingan administratif. Ungkapnya
Warga menuntut hak 20 Kg per Orang Harus Dipenuhi, Masyarakat Baturaja mendesak desa segera merevisi kebijakan dan menyalurkan sisa beras yang menjadi hak mereka. “Jangan jadikan rakyat kecil korban ketidakjelasan aturan. Kami butuh kepastian, bukan janji,” tegas perwakilan KPM.
Insiden di Desa Baturaja ini bukan hanya soal beras yang berkurang, tapi cermin carut-marut penyaluran bansos di Indonesia. Ketika negara hadir untuk “meratakan”, tapi malah meminggirkan hak rakyat, lalu di mana keadilan yang dijanjikan?
Untuk ke akuratan informasi team media melakukan kordinasi dan konfirmasi dengan Badan Perwakilan Desa ( BPD ) desa Baturaja melalui pesan Whatsap nya tidak menemukan balasan jawaban yang pasti ( buang badan )
Tem melanjudkan kordinasi konfirmasi pada kepala desa Baturaja Hardi Alam Praja melalui telpon Whatsap nya menjelaskan, katanya konfirmasi kenapa kenapa mengirimkan rilisan, makasih sudah buat tenar desa saya, yang pasti beras itu saya bagikan ke masyarakat bukan masuk perut saya, naikan berita setinggi-tingginya, ini desa Baturaja jangan disamakan dengan desa-desa yang lain. Geram nya
Lanjud nya hari Senin bawa KPM nya ke kantor desa untuk nemuin saya supaya jelas, dan nanti kita kumpulkan masyarakat Desa Baturaja maunya seperti apa, kalau KPM tidak dibawa gak usah nemuin saya, cuatin aja pemberitaan ,nanti saya ke kabupaten gak mungkin gak selesai. Tantang Hardi Alam Praja
