Miris !! 8 Tahun Berkerja, Ratusan Pekerja Kontrak di Perusahaan PT Visi Prima Arta Kena PHK Jelang Hari Raya Tanpa Kompensasi Pesangon

- Jurnalis

Selasa, 18 Maret 2025 - 21:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Bandar Lampung, Atmosfirnews.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Pekerja selalu menjadi hal yang marak terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mirisnya jelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, ratusan Buruh di Provinsi Lampung malah kena PHK tanpa mendapatkan pesangon, diduga adanya kongkalikong pihak Perusahaan dan jasa outsourcing hindari kewajiban untuk memberikan THR Hari Raya .

Hal tersebut di keluhkan oleh puluhan buruh pekerja Perusahaan Industri PT. Visi Prima Arta yang beralamatkan di wilayah Campang Raya Bandar Lampung, terkena PHK menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025 tanpa mendapatkan pesangon atau kompensasi yang diduga modus menghindari pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja .

Dari informasi yang di himpun awak media, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara bertahap sejak Bulan Desember hingga saat diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 100 pekerja karyawan kontrak dan outsourcing PT. Damarindo Mandiri terkena PHK.

“Sejumlah pekerja yang terkena PHK jelaskan bahwa Perusahaan PT Visi Prima Arta melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah pekerja, berdalih pihak Perusahaan outsourcing PT Damarindo Mandiri tidak memperpanjang kontrak para pekerja dengan PT. Visi Prima Arta dan Produktifitas menurun,” ujarnya.

“Ironisnya, sejumlah pekerja terkena PHK telah berkerja selama 5 hingga 8 tahun lamanya di Perusahaan PT. Visi Prima Arta Campang Raya tanpa mendapatkan kompensasi atau pesangon dari Perusahaan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Gepak Ucapkan Selamat Kepada Peserta Ujikom Pemprov Lampung dan Pesan ini..

“Terhitung sejak bulan Desember hingga saat ini sekitar 100 pekerja telah di PHK , semuanya para pekerja lama, semua yang sudah berkerja hingga 5 sampai 8 tahun berkerja disitu, jangankan mendapatkan THR dari Perusahaan, Kompensasi saja kami tidak dapat dari Perusahaan, padahal kami berkerja cukup lama sampai 8 tahun,” keluhnya kepada media .

Menyikapi hal tersebut Ketua Gepak Lampung Wahyudi mengatakan ,”Terkesan Perusahaan PT. Visi Prima Arta adanya kongkalikong dengan pihak outsourcing, PT Damarindo Mandiri, secara sengaja memutuskan kontrak atau merumahkan sejumlah pekerja kontrak dan outsourcing menjelang Lebaran, diduga kebijakan ini dilakukan sebagai modus penghindaran membayar Tunjangan Hari Raya (THR),”keluh Wahyudi.

“Biasanya kebijakan ini dieksekusinya dua bulan menjelang lebaran, lalu kontrak kerja bisa kembali diperpanjang satu pekan setelah Hari Raya , ” ujar Wahyudi lagi.

“Inilah modus yang diduga digunakan perusahaan PT Visi Prima Arta bersama perusahaan outsourcing karena tidak mau bayar THR. Kan nilainya lumayan tuh buat THR karena kalau karyawan kontrak dan outsourcing sudah bekerja selama setahun, THR yang diterima satu bulan gaji. Kalau bisa dihemat kenapa tidak, mungkin begitu perhitungan mereka ,” kata Wahyudi .

Baca Juga :  BEM FEB Universitas Saburai Gelar Bagi-Bagi Takjil dan Buka Puasa Bersama: Wujud Kepedulian dan Eratkan Silaturahmi

“Pekerja outsourcing di sini seperti jauh dari perlindungan konstitusi ketika badai PHK melanda, seperti saat ini yang terjadi di Perusahaan PT Visi Prima Arta , setiap pekerja outsourcing ibarat berada di ujung tanduk. Mereka yang paling rawan terkena PHK menjelang Hari Raya lebih awal tanpa mendapat kompensasi memadai bahkan mengunakan modus pemberhentian masal dengan setahap menjelang hari raya terkesan untuk menghindari kewajiban pembayaran THR ,” ujar Wahyudi.

Wahyudi menganggap , situasi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, desentralisasi penegakan hukum kepada pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi (Wasnaker) justru membuka peluang bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. “Mereka memanfaatkan celah hukum demi keuntungan pribadi,”tambahnya.

“Lemahnya regulasi juga terlihat dari tidak adanya kewajiban pencadangan dana jaminan bagi perusahaan outsourcing untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja jika terjadi risiko usaha. Akibatnya, perusahaan outsourcing banyak bermunculan, bak jamur di musim hujan, tanpa memperhatikan kualitas dan kapasitas mereka. Terciptalah persaingan tidak sehat di antara perusahaan outsourcing yang ujung-ujungnya merugikan para pekerja,” tutupnya kepada media .

Hingga berita ini diturunkan HRD PT. Damarindo Mandiri jasa outsourcing belum memberikan keterangannya saat dikonfirmasi media .

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Ahmad Muzani Apresiasi 300 Prestasi SMA YP Unila, Dorong Jadi Laboratorium Pendidikan Nasional
Ketua PWDPI Lampung Soroti Kasus Rohadi Alcantara, Minta Proses Hukum Berjalan Adil
Samsat Rajabasa Bersama Satlantas dan Jasa Raharja Gelar Razia Sosialisasi Pajak Kendaraan, Ingatkan Keringanan Berakhir 31 Oktober
Wilson Lalengke Kecewa, Berjam-jam di Polda Lampung Tak Ditemui Pejabat: Surat Audiensi Disuruh Buat Ulang
Universitas Saburai Wisuda 349 Lulusan, Rektor: Gelar Harus Dibuktikan dengan Karya Nyata
HUT ke-62 Golkar, Rama Apriditya Tekankan Pentingnya Kerja Nyata dan Kepekaan terhadap Aspirasi Warga
Sengketa Tanah Waris 7,2 Hektare di Natar Bergulir di Pengadilan, Ahli Waris Maryam Gugat Peralihan Hak
Disdikbud Lampung Perketat Aturan, Siswa SMA/SMK Dilarang Merokok dan Menggunakan Vape
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:20 WIB

Ahmad Muzani Apresiasi 300 Prestasi SMA YP Unila, Dorong Jadi Laboratorium Pendidikan Nasional

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:14 WIB

Ketua PWDPI Lampung Soroti Kasus Rohadi Alcantara, Minta Proses Hukum Berjalan Adil

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:42 WIB

Samsat Rajabasa Bersama Satlantas dan Jasa Raharja Gelar Razia Sosialisasi Pajak Kendaraan, Ingatkan Keringanan Berakhir 31 Oktober

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:31 WIB

Wilson Lalengke Kecewa, Berjam-jam di Polda Lampung Tak Ditemui Pejabat: Surat Audiensi Disuruh Buat Ulang

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:16 WIB

Universitas Saburai Wisuda 349 Lulusan, Rektor: Gelar Harus Dibuktikan dengan Karya Nyata

Berita Terbaru

Berita Utama

HKA Siagakan 25 Personel Antisipasi Karhutla di Tol Palindra

Jumat, 23 Okt 2026 - 15:11 WIB