Miris !! 8 Tahun Berkerja, Ratusan Pekerja Kontrak di Perusahaan PT Visi Prima Arta Kena PHK Jelang Hari Raya Tanpa Kompensasi Pesangon

- Jurnalis

Selasa, 18 Maret 2025 - 21:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Bandar Lampung, Atmosfirnews.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi Pekerja selalu menjadi hal yang marak terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mirisnya jelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, ratusan Buruh di Provinsi Lampung malah kena PHK tanpa mendapatkan pesangon, diduga adanya kongkalikong pihak Perusahaan dan jasa outsourcing hindari kewajiban untuk memberikan THR Hari Raya .

Hal tersebut di keluhkan oleh puluhan buruh pekerja Perusahaan Industri PT. Visi Prima Arta yang beralamatkan di wilayah Campang Raya Bandar Lampung, terkena PHK menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025 tanpa mendapatkan pesangon atau kompensasi yang diduga modus menghindari pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja .

Dari informasi yang di himpun awak media, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara bertahap sejak Bulan Desember hingga saat diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 100 pekerja karyawan kontrak dan outsourcing PT. Damarindo Mandiri terkena PHK.

“Sejumlah pekerja yang terkena PHK jelaskan bahwa Perusahaan PT Visi Prima Arta melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah pekerja, berdalih pihak Perusahaan outsourcing PT Damarindo Mandiri tidak memperpanjang kontrak para pekerja dengan PT. Visi Prima Arta dan Produktifitas menurun,” ujarnya.

“Ironisnya, sejumlah pekerja terkena PHK telah berkerja selama 5 hingga 8 tahun lamanya di Perusahaan PT. Visi Prima Arta Campang Raya tanpa mendapatkan kompensasi atau pesangon dari Perusahaan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Amunisi Ilegal Dijual Via Platform Digital, Disamarkan Sebagai Mur dan Baut

“Terhitung sejak bulan Desember hingga saat ini sekitar 100 pekerja telah di PHK , semuanya para pekerja lama, semua yang sudah berkerja hingga 5 sampai 8 tahun berkerja disitu, jangankan mendapatkan THR dari Perusahaan, Kompensasi saja kami tidak dapat dari Perusahaan, padahal kami berkerja cukup lama sampai 8 tahun,” keluhnya kepada media .

Menyikapi hal tersebut Ketua Gepak Lampung Wahyudi mengatakan ,”Terkesan Perusahaan PT. Visi Prima Arta adanya kongkalikong dengan pihak outsourcing, PT Damarindo Mandiri, secara sengaja memutuskan kontrak atau merumahkan sejumlah pekerja kontrak dan outsourcing menjelang Lebaran, diduga kebijakan ini dilakukan sebagai modus penghindaran membayar Tunjangan Hari Raya (THR),”keluh Wahyudi.

“Biasanya kebijakan ini dieksekusinya dua bulan menjelang lebaran, lalu kontrak kerja bisa kembali diperpanjang satu pekan setelah Hari Raya , ” ujar Wahyudi lagi.

“Inilah modus yang diduga digunakan perusahaan PT Visi Prima Arta bersama perusahaan outsourcing karena tidak mau bayar THR. Kan nilainya lumayan tuh buat THR karena kalau karyawan kontrak dan outsourcing sudah bekerja selama setahun, THR yang diterima satu bulan gaji. Kalau bisa dihemat kenapa tidak, mungkin begitu perhitungan mereka ,” kata Wahyudi .

Baca Juga :  Ketua FKWKP Apresiasi Kejari Pringsewu Berhasil Bongkar Kasus Korupsi Dana Hibah LPTQ TA. 2022

“Pekerja outsourcing di sini seperti jauh dari perlindungan konstitusi ketika badai PHK melanda, seperti saat ini yang terjadi di Perusahaan PT Visi Prima Arta , setiap pekerja outsourcing ibarat berada di ujung tanduk. Mereka yang paling rawan terkena PHK menjelang Hari Raya lebih awal tanpa mendapat kompensasi memadai bahkan mengunakan modus pemberhentian masal dengan setahap menjelang hari raya terkesan untuk menghindari kewajiban pembayaran THR ,” ujar Wahyudi.

Wahyudi menganggap , situasi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, desentralisasi penegakan hukum kepada pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi (Wasnaker) justru membuka peluang bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. “Mereka memanfaatkan celah hukum demi keuntungan pribadi,”tambahnya.

“Lemahnya regulasi juga terlihat dari tidak adanya kewajiban pencadangan dana jaminan bagi perusahaan outsourcing untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja jika terjadi risiko usaha. Akibatnya, perusahaan outsourcing banyak bermunculan, bak jamur di musim hujan, tanpa memperhatikan kualitas dan kapasitas mereka. Terciptalah persaingan tidak sehat di antara perusahaan outsourcing yang ujung-ujungnya merugikan para pekerja,” tutupnya kepada media .

Hingga berita ini diturunkan HRD PT. Damarindo Mandiri jasa outsourcing belum memberikan keterangannya saat dikonfirmasi media .

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Sidang OTT LSM Lampung; Keterangan Saksi Ahli Ditolak Hakim
Di Tengah Krisis BBM, Dugaan “Mafia Solar” Kembali Beraksi di SPBU Langkapura
Blokade Perlintasan Rel Kereta Api, Ini Tanggapan Dishub.
Jejak Karier dari Lampung, Medyanta Raih Pangkat Brigjen di Polda Sulut
Gudang BBM Terbakar, Diduga Melibatkan Oknum Brimob, Provam Polda Lampung Bertindak
Viral Curanmor, AKP Ivan Tegaskan Penyelidikan Intensif oleh Tekab 308 Polres Lampung Utara.
Kasus Dugaan Pemerasan Oknum LSM Terungkap di Sidang, Saksi: Terdakwa Tak Pernah Minta Uang
Apresiasi Penegakan Hukum Tambang Ilegal, Rahmad Roni Minta Nasib Buruh Dipertimbangkan
Berita ini 52 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 18:50 WIB

Sidang OTT LSM Lampung; Keterangan Saksi Ahli Ditolak Hakim

Rabu, 1 April 2026 - 15:05 WIB

Di Tengah Krisis BBM, Dugaan “Mafia Solar” Kembali Beraksi di SPBU Langkapura

Selasa, 31 Maret 2026 - 14:05 WIB

Blokade Perlintasan Rel Kereta Api, Ini Tanggapan Dishub.

Senin, 23 Maret 2026 - 22:05 WIB

Jejak Karier dari Lampung, Medyanta Raih Pangkat Brigjen di Polda Sulut

Sabtu, 21 Maret 2026 - 22:13 WIB

Gudang BBM Terbakar, Diduga Melibatkan Oknum Brimob, Provam Polda Lampung Bertindak

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Wow…Polda Lampung Amankan 15,7 kg Sabu di Bakauheni

Sabtu, 11 Apr 2026 - 12:12 WIB

Bandar Lampung

Sidang OTT LSM Lampung; Keterangan Saksi Ahli Ditolak Hakim

Jumat, 3 Apr 2026 - 18:50 WIB

Bandar Lampung

Blokade Perlintasan Rel Kereta Api, Ini Tanggapan Dishub.

Selasa, 31 Mar 2026 - 14:05 WIB