KPK CUMA MINTA RP762 MILIAR, SAHRONI LANGSUNG GERAM: “PAK, AJUIN RP5 TRILIUN, TANGGUNG!”

- Jurnalis

Jumat, 19 Juni 2026 - 20:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, AtmosfirNews – Sebuah rapat anggaran yang biasanya berjalan datar mendadak memanas di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Bukan karena perdebatan sengit soal korupsi, tapi karena alasan yang justru terbalik dari biasanya: anggota DPR menuntut sebuah lembaga negara untuk minta uang lebih banyak.

Lembaga itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Dan yang membuatnya jadi viral adalah reaksi spontan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni begitu mendengar angka yang diajukan Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Mari kita mulai dari awal. Dalam rapat kerja itu, Setyo memaparkan bahwa KPK mendapat pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp1,23 triliun. Angka ini sebenarnya turun cukup signifikan, sekitar Rp349 miliar atau 22 persen, dibanding anggaran tahun 2026.

“Pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan sebesar Rp349 miliar atau 22 persen dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026,” kata Setyo di hadapan anggota Komisi III.

Menghadapi penurunan itu, KPK mengajukan tambahan anggaran. Tapi nominalnya, menurut Setyo, disusun dengan sangat hati-hati: hanya Rp762,30 miliar. Ia bahkan mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto saat konsolidasi program Makan Bergizi Gratis di Sentul pada 3 Juni 2026, di mana Presiden menyebut akan memenuhi “berapa pun yang dibutuhkan” oleh lembaga penegak hukum.

Baca Juga :  GERMAK Tantang KPK Usut Dugaan Korupsi BMBK Lampung, Klaim Kantongi Dokumen Persekongkolan hingga Fee Proyek

Justru di titik inilah suasana rapat berubah. Sahroni, yang memimpin jalannya rapat, langsung memotong dengan nada heran.

“Jadi Bapak cuma ngajuin Rp762 (miliar) nih ya?” tanya Sahroni.

Setyo menjelaskan, usulan itu memang disusun sesuai kebutuhan riil, bukan asal mengajukan angka besar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk unit kerja penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, hingga pendidikan peran serta masyarakat.

“Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja,” tegas Setyo.

Namun Sahroni tampaknya tidak puas dengan kehati-hatian itu. Politikus Partai NasDem ini justru menyarankan KPK untuk berani memasang angka yang jauh lebih besar, mengingat Presiden sendiri sudah memberi sinyal dukungan penuh.

“Pak, ajuin Rp5 T, Pak! Tanggung, Pak! Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, ah kita videonya kita buka terus nanti. Supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak, kita teman-teman?” ujar Sahroni, yang disambut respons dari anggota komisi lain di ruangan.

Baca Juga :  Polda Lampung Berduka, 3 Polisi Gugur Dalam Tugas Sebagai Abdi Masyarakat

Meski didorong-dorong untuk meminta lebih, Setyo tetap pada posisinya saat itu. Ia menegaskan bahwa usulan Rp762,30 miliar sudah melalui perhitungan matang dan diyakini cukup untuk menutupi kebutuhan KPK jika benar-benar disetujui.

“Jadi harapannya dengan penambahan yang Rp762 (miliar) itu, ini sudah bisa mengakomodir,” pungkas Setyo.

Catatan update: setelah rapat tersebut, KPK ternyata melakukan penyesuaian. Mengutip berbagai laporan media nasional pada Kamis (18/6/2026), KPK menaikkan usulan tambahan anggarannya dari Rp762,30 miliar menjadi Rp989 miliar, setelah mendapat masukan dan dorongan langsung dari anggota Komisi III DPR dalam rapat lanjutan. Setyo menyebut kenaikan ini muncul setelah ia berkomunikasi intensif dengan Biro Keuangan dan Sekretaris Jenderal KPK di tengah jalannya rapat.

Penulis : wahyudi, s.e

Editor : duta allafia

Berita Terkait

Ketua Umum PRANTARA Beri Solusi Karhutla, Dorong Pembangunan Embung di Titik Rawan
Hampir Rp 1 Miliar Telan APBD, Jalan Lorong Usaha Sudah Patah. GEPAK Desak PUPR dan Kontraktor Bertanggung Jawab
Hutama Karya Buka Peluang UMKM Saree Berusaha di Rest Area Tol Sibanceh
Setelah Dioperasikan Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan akan diberlakukan tarif
Hutama Karya Hadir untuk NTT, Dukung Penanganan Tanggap Darurat Gempa
Ketua GEPAK Ingatkan Bahaya Trial by The Press di Tengah Isu Perselingkuhan Dua Anggota DPRD Bandar Lampung
Cabdin Pendidikan Wilayah II Gandeng UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Perkuat Ekosistem Literasi Sekolah
Mantan Bendahara KONI Lamteng Ungkap Dugaan Peran Mantan Bupati MA dalam Kasus Dana Hibah
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 21:58 WIB

Ketua Umum PRANTARA Beri Solusi Karhutla, Dorong Pembangunan Embung di Titik Rawan

Minggu, 23 Agustus 2026 - 12:23 WIB

Hampir Rp 1 Miliar Telan APBD, Jalan Lorong Usaha Sudah Patah. GEPAK Desak PUPR dan Kontraktor Bertanggung Jawab

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 14:49 WIB

Hutama Karya Buka Peluang UMKM Saree Berusaha di Rest Area Tol Sibanceh

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 11:33 WIB

Setelah Dioperasikan Tanpa Tarif, Tol Betung-Tempino-Jambi Seksi Bayung Lencir-Pijoan akan diberlakukan tarif

Jumat, 21 Agustus 2026 - 11:06 WIB

Ketua GEPAK Ingatkan Bahaya Trial by The Press di Tengah Isu Perselingkuhan Dua Anggota DPRD Bandar Lampung

Berita Terbaru