Atmosfirnews.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bersama DPRD secara resmi menandatangani nota kesepahaman terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026.
Dokumen tersebut disahkan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bandar Lampung, Bernas Yuniarta, dan dihadiri oleh Wali Kota Eva Dwiana, Wakil Wali Kota Dedi Amarullah, jajaran pimpinan DPRD, seluruh anggota dewan, serta unsur Forkopimda setempat.
Prioritas Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan
Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana menegaskan bahwa seluruh program yang disepakati antara eksekutif dan legislatif merupakan agenda utama pembangunan daerah.
“Insyaallah APBD 2026 ini akan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Walau tidak semua usulan dapat terakomodasi, setiap masukan dari dewan tetap menjadi perhatian kami dalam pelaksanaan program,” ujar Eva.
Ia berharap APBD 2026 mampu memperkuat sektor sosial, pendidikan, hingga kesehatan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga Bandar Lampung.
Arah Kebijakan dan Enam Fokus Pembangunan 2026
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Erwansyah, menyampaikan bahwa kebijakan anggaran tahun 2026 mengacu pada tiga pilar besar: percepatan pembangunan SDM, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan penguatan infrastruktur yang berkesinambungan.
“Tema pembangunan 2026 menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM, perekonomian daerah yang semakin stabil, serta pemerataan pembangunan yang ramah lingkungan,” jelasnya.
Ia merinci enam fokus utama yang menjadi dasar penyusunan APBD 2026, yaitu:
-
Peningkatan kualitas SDM melalui layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih terpadu.
-
Penguatan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat dengan mendorong investasi dan ekonomi kerakyatan.
-
Pembangunan infrastruktur perkotaan yang handal dan berkelanjutan.
-
Peningkatan layanan publik berbasis digital dan inovasi daerah.
-
Penguatan tata kelola pemerintahan dan modernisasi sistem informasi.
-
Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai lokal.
