Mencuat Isu Tak Sesuai Spesifikasi, Komda PKK Minta Proses Pengadaan Alat Penangkal Petir PLN Diusut

- Jurnalis

Minggu, 14 Juli 2024 - 13:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Jakarta : Atmosfinews.id
Black Out yang terjadi akibat gangguan sistem kelistrikan di Sumatera beberapa waktu lalu, kembali mengancam. Lantas, apa penyebab situasi yang memicu keresahan masyarakat tersebut terjadi?.

Berdasarkan pernyataan General Manager PT PLN UID S2JB Adhi Herlambang beberapa waktu lalu di media, pasca kejadian padam listrik secara total di Sumatera Juni 2024 lalu, ketika terjadi blackout, terdapat lightning arrester (penangkal petir) dan isolator yang rusak di jaringan transmisi SUTT 150 kV Lubuk Linggau  – Lahat.

Situasi ini pun memicu tanda tanya besar.  bagaimana sebenarnya proses pengadaan penangkal petir tersebut?. Termasuk apakah sudah sesuai spesifikasinya?.

Baca Juga :  SMA Taruna Raden Intan Lampung Gelar Pelantikan Taruna Taruni Angkatan Ke III

Koordinator Komunitas Pemuda Pengawas Korupsi Konstruksi (Komda PKK) Latief Arrahman mengatakan, sebagai kebutuhan vital, apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan pemadaman listrik, sudah dipastikan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat dan kepentingan umum.

“Karena itu, PLN sebagai satu-satunya BUMN yang menyediakan listrik di Indonesia, dituntut bekerja secara ekstra untuk menjaga agar kondisi listrik selalu andal dan menyiapkan kelengkapan pendukung, termasuk dalam pengadaan material penangkal petir,” ujar Latief di Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

Baca Juga :  Sambut Hari Kemerdekaan Regency Hotel Pringsewu Gelar Donor Darah

Dikatakan Latief, berdasarkan hasil investigasi timnya, kerusakan penangkal petir (lightning arrester) SUTT 150 kV Lubuk Linggau – Lahat pada tanggal 4 Juni 2024 itu diduga kuat terjadi akibat tidak sesuai spesifikasinya.

“Hal inilah yang menimbulkan berbagai pertanyaan, termasuk terkait persoalan bagaimana proses pengadaannya. Karena itu, pihak berwenang perlu mengusut proses pengadaan yang dilakukan oleh Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Sumatera (PLN UIP3BS) agar pemadaman serupa di Pulau Sumatera tidak terjadi kembali,” pungkasnya.

Penulis : Yudhi

Berita Terkait

Perkuat Layanan Kebersihan, DLH Kota Bandar Lampung Kebut Penanganan Sampah hingga Ber MOU dengan Danantara untuk PSEL 
Dishub Kota Bandar Lampung Gruduk Tugu Adipura, Meriahkan Jalan Sehat HUT ke-344
Raja Jawa di Tanah Lampung: Ketika Gelar Adat dan Simbol Politik Bertemu
Interupsi Hukum atas Sidang Terbuka Pansus DPRD Gowa
Diduga Tipu Investasi Dapur MBG Rp300 Juta, Anggota DPRD Lampung Tengah Dilaporkan ke Polisi
DPP APKLINDO Lampung Gelar Awareness Training ISO 37001 dalam Rangka HUT ke-41
Memberi atau Menolak Gelar untuk Jokowi, GEPAK Lampung: Tanya Masyarakat Apakah Menerimanya
Gepak Lampung Soroti Status Ganda Kepala BGN, Nama Nanik Masih Ada di Jajaran Komisaris Pertamina
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 09:50 WIB

Perkuat Layanan Kebersihan, DLH Kota Bandar Lampung Kebut Penanganan Sampah hingga Ber MOU dengan Danantara untuk PSEL 

Minggu, 28 Juni 2026 - 20:11 WIB

Dishub Kota Bandar Lampung Gruduk Tugu Adipura, Meriahkan Jalan Sehat HUT ke-344

Minggu, 28 Juni 2026 - 17:46 WIB

Raja Jawa di Tanah Lampung: Ketika Gelar Adat dan Simbol Politik Bertemu

Sabtu, 27 Juni 2026 - 15:01 WIB

Diduga Tipu Investasi Dapur MBG Rp300 Juta, Anggota DPRD Lampung Tengah Dilaporkan ke Polisi

Jumat, 26 Juni 2026 - 15:39 WIB

DPP APKLINDO Lampung Gelar Awareness Training ISO 37001 dalam Rangka HUT ke-41

Berita Terbaru

Bandar Lampung

Raja Jawa di Tanah Lampung: Ketika Gelar Adat dan Simbol Politik Bertemu

Minggu, 28 Jun 2026 - 17:46 WIB