Negeri Ini Pernah Diurus Dengan Sepenuh Hati..

- Jurnalis

Jumat, 21 Februari 2025 - 21:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Jakarta, Atmosfirnews.id

Melihat foto ini di timeline, kenangan langsung terbayang bagaimana metode pemilihan Menteri di era Pak Harto berjalan dengan selektif, berwibawa, berilmu dan berintegritas.

Hampir tak pernah kita dengar ada Menteri era beliau yang aneh-aneh pernyataannya dan perbuatannya. Semua terdidik dan tertata dengan baik. Koordinasi antar departemen sangat baik, tidak ada yang menjadi Menteri segala urusan.

Pemilihan menteri semua berkompeten di bidangnya, meski zaman itu profesor sangat jarang.. namun kebanyakan mereka bergelar profesor, artinya apa.?? Memang kemampuan akademik menjadi tolok ukur kemampuan, pemikiran dan kewibawaan.

Di acara kenegaraan, baik itu ASEAN atau level dunia, mencari pemimpin kita paling gampang. Kalau foto bersama pasti berada di depan sekali dan posisinya di tengah. Benar-benar dihormati sebagai pemimpin negara besar.

Beralih ke daerah. Tidak ada ceritanya zaman itu, anak baru tamat kuliah jadi bupati atau jadi anggota dewan. Politik memang zona orang yang mapan berpikir, mapan ekonomi dan mapan pendidikan, benar- benar diseleksi.

Level Gunernur atau Bupati setidaknya kalau kita ingat adalah pensiunan tentara berpangkat Kolonel atau mantan Rektor atau pejabat yg sudah berpengalaman puluhan tahun. Jadi bisa menterjemahkan arah pembangunan dari skala nasional ke daerah.

Zaman itu, Politik bukan tempat orang-orang buangan yang tidak diterima di dunia kerja, lalu karena banyak duit dan banyak keluarga bisa menjadi anggota dewan dan pemimpin daerah.

Dulu, ibu Tutut bisa jadi menteri setelah berusia 49 tahun, itupun sebelumnya pernah jadi anggota MPR RI. Jadi kalau pun disebut Nepotisme tapi memang bermutu.

Baca Juga :  Pengamat UGM, Bisik - Bisik Sekian Kalinya Proses Kasus Kebakaran Gudang Penimbunan BBM di Lampung Kembali Menjadi Legenda Urban Tanpa Hasil

Bandingkan dengan sekarang.. Ehm..
Perasaan, sekarang ini Nepotismenya mencolok mata sekali, meski dengan dalih dipilih langsung oleh rakyat.

Lantas, di tubuh kesatuan dan pemerintahan. Siapa jadi apa karena bapaknya ada di llingkaran kekuasaan.

Akh.. Benar-benar kangen zaman Pak Harto..
Dimana zaman tak boleh ada sekolah swasta kaya. Seragam SD sampai SMA diciptakan di zaman Pak Harto, tujuannya agar satu, si kaya dan si miskin bisa satu kelas dalam tujuan pendidikan.

Zaman dimana masa-masa swasembada pangan bahkan bisa ekspor, kita bisa hidup tenang gak mikirin habis beras, negara agraris bukan hanya slogan, semua dikelola dan dijamin oleh pemerintah.

Zaman pak Harto, pak Tani dikasih mimbar dialog rutin dalam kelompencapir, bukan dibohongi, dikasih subsidi pupuk dan traktor, lalu ditarik lagi.

Zaman pak Harto, kalau ke sawah ya panen raya bersama semua Menteri, menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar. Maka setiap kali acara kenegaraan mencari posisi Soeharto paling gampang, paling depan dan tengah…

Era sekarang mah beda, ke sawah pas dekat pemilu saja, sampe masuk-masuk lumpur, giliran sudah jadi, boro-boro mikirin petani.. petani panen malah dihajar, dibuka keran impor…

Zaman Pak Harto, masuk UI, masuk UGM murah banget, zaman sekarang pendidikan na’uzubillah mahal banget, anak SD saja bisa puluhan juta, masuk ke sekolah swasta yang status sosialnya tinggi, pendidikan dibawa ke komoditifikasi status sosial.

Baca Juga :  Sejumlah Anak Sekolah Keracunan, Kepala BPPRD Sampaikan ini...

Zaman Pak Harto pendidikan dibawah negara, kualifikasi ada di tangan negara, sehingga yang maju sekolah-sekolah negeri. Kita masih ingat asal nama SMA 1 adalah sekolah terbaik, lalu ada sekolah-sekolah terbaik negeri di segala penjuru, si kaya dan si miskin bersekolah di tempat yang sama.

Zaman itu, anak tukang becak kuliah sudah biasa, jaman sekarang, anak tukang becak bisa lulus dokter dianggap mukjizat, dirayakan besar-besaran, sistem pendidikan dirampas hanya untuk orang kaya.

Zaman Pak Harto, puskesmas di mana-mana, sistem pengobatan teratur, posyandu dijadikan gerbang besar kesehatan publik, ibu-ibu PKK dijadikan volunteer atas kinerja negara di bidang kesehatan, tapi di zaman sekarang, para dokter dan suster diajarkan bagaimana cara berbisnis, tidak ada lagi gairah dalam berbisnis.

Di zaman sekarang inilah tragedi kesehatan berlangsung, bayi mati ditolak di rumah sakit, anak remaja mati ditolak rumah sakit, padahal rumah sakit menjamur dimana-mana…..

Zaman Pak Harto pendidikan, kesehatan dan papan menjadi tugas layanan negara, di zaman demokrasi liberal, pendidikan, kesehatan dan papan menjadi alat kapitalis dalam menguras kerja rakyat. Tak ada pertanggung-jawaban negara sama sekali atas ruang publik.

Zaman Pak Harto, selalu dekat dan santun dengan Ulama.. Maka memang negeri ini adem. Karena diurus dengan serius..

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Diduga Langgar GSJ dan Tata Ruang, PPWI Desak Pemkot Audit Pembangunan Hostel Melana”
Pemprov Lampung Dorong Green School, Pertamina Geothermal Energy Ulu Belu Jadi Mitra Penguatan Pendidikan
GERMAK Tantang KPK Usut Dugaan Korupsi BMBK Lampung, Klaim Kantongi Dokumen Persekongkolan hingga Fee Proyek
Pajak Rokok Dipangkas Pusat, Pendapatan APBD Lampung Anjlok Rp19,6 Miliar
DPRD Lampung Selatan Tinjau PT Ciomas, Perusahaan Tegaskan Kelola Limbah Sesuai Prosedur
Jelang TKA SMA-SMK, Disdikbud Lampung Perkuat Kompetensi Guru dan Asesmen
Setahun Pascaroboh, GEPAK Pertanyakan Keseriusan Pemkab Renovasi Gedung DPRD Pesawaran
BUPATI PESAWARAN CUP Berlangsung Sukses, Radja Garuda Nusantara Lampung Apresiasi Antusiasme Kicau Mania
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 09:06 WIB

Diduga Langgar GSJ dan Tata Ruang, PPWI Desak Pemkot Audit Pembangunan Hostel Melana”

Jumat, 31 Juli 2026 - 19:26 WIB

Pemprov Lampung Dorong Green School, Pertamina Geothermal Energy Ulu Belu Jadi Mitra Penguatan Pendidikan

Jumat, 31 Juli 2026 - 09:27 WIB

GERMAK Tantang KPK Usut Dugaan Korupsi BMBK Lampung, Klaim Kantongi Dokumen Persekongkolan hingga Fee Proyek

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:15 WIB

Pajak Rokok Dipangkas Pusat, Pendapatan APBD Lampung Anjlok Rp19,6 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:58 WIB

Jelang TKA SMA-SMK, Disdikbud Lampung Perkuat Kompetensi Guru dan Asesmen

Berita Terbaru