Satgas Pangan Polda Lampung Pastikan Stok Aman Jelang Ramadhan

- Jurnalis

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


LAMPUNG – Atmosfirnews.id

Polda Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pangan 2025 di GSG Presisi Polda Lampung, Selasa (4/2/2025).

Rakor ini melibatkan berbagai instansi terkait serta pelaku usaha sektor pangan guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menegaskan bahwa hasil Rakor menunjukkan stok bahan pangan di Provinsi Lampung masih mencukupi.


“Kami memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok di Lampung dalam kondisi aman hingga Idul Fitri. Namun, pengawasan akan terus kami lakukan agar distribusi berjalan lancar dan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/2/2025).

Dalam Rakor ini, berbagai pihak memaparkan kondisi terkini terkait pangan, termasuk dari Bulog, BPS Lampung, serta Dinas Ketahanan Pangan.

Baca Juga :  Kapolda Lampung: Peringati Hari Antikorupsi dengan Komitmen Tanggung Jawab dan Transparansi

Polda Lampung menegaskan bahwa mereka akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengawal distribusi dan kestabilan harga.

“Kami bersama Satgas Pangan dan pelaku usaha akan terus mengawal agar harga bahan pokok tetap stabil. Jangan sampai ada oknum yang menimbun atau memainkan harga menjelang Ramadhan,” lanjut Kombes Yuni.

Selain itu, Rakor juga membahas potensi lonjakan harga yang dapat memicu inflasi daerah. Kombes Yuni menyampaikan bahwa pihaknya siap mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas pasar.

“Jika ditemukan indikasi penimbunan atau pelanggaran distribusi, kami akan bertindak cepat. Ini demi menjaga kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah,” tegasnya.

Baca Juga :  Temuan Bertambah, Ferry Minta Gubernur Lampung Periksa Langsung Proyek Jalan Rp23,9 Miliar

Terkait komoditas singkong dan tepung tapioka, Satgas Pangan Polda Lampung bersama pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait statusnya dalam kategori LARTAS (dilarang dan dibatasi).

“Kami berharap ada kepastian dari pemerintah pusat mengenai regulasi singkong dan tapioka. Kejelasan ini penting agar tidak ada spekulasi di pasar,” tambah Kombes Yuni.

Rakor Satgas Pangan ini dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi petani, hingga pelaku industri pangan.

Dengan sinergi yang kuat, diharapkan kestabilan pangan di Lampung tetap terjaga, terutama menjelang momentum besar seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Danjen Kopassus Putra Bengkulu Djon Afriandi Terima Gelar Panglima Raja
Menakar Jalan Tengah Kemitraan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan di Tengah Defisit Fiskal Lampung
HIPMI Gelar Munas di Bandar Lampung, Jamal: Semangat Pengusaha Pejuang Harus Terus Dijaga
Temuan Bertambah, Ferry Minta Gubernur Lampung Periksa Langsung Proyek Jalan Rp23,9 Miliar
KPK CUMA MINTA RP762 MILIAR, SAHRONI LANGSUNG GERAM: “PAK, AJUIN RP5 TRILIUN, TANGGUNG!”
Di Hadapan DPR, BPBR Desak Pengembalian Tanah Adat dan Pengakuan Wilayah Adat dalam RUU Masyarakat Adat
Dana BOS dan PR Literasi Lampung: Saatnya Perpustakaan Menjadi Prioritas
Sukses SNBT, Saatnya Sekolah Lampung Bangun Perpustakaan
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 11:42 WIB

Danjen Kopassus Putra Bengkulu Djon Afriandi Terima Gelar Panglima Raja

Rabu, 24 Juni 2026 - 11:34 WIB

Menakar Jalan Tengah Kemitraan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan di Tengah Defisit Fiskal Lampung

Selasa, 23 Juni 2026 - 10:42 WIB

HIPMI Gelar Munas di Bandar Lampung, Jamal: Semangat Pengusaha Pejuang Harus Terus Dijaga

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:10 WIB

Temuan Bertambah, Ferry Minta Gubernur Lampung Periksa Langsung Proyek Jalan Rp23,9 Miliar

Jumat, 19 Juni 2026 - 13:23 WIB

Di Hadapan DPR, BPBR Desak Pengembalian Tanah Adat dan Pengakuan Wilayah Adat dalam RUU Masyarakat Adat

Berita Terbaru