Rp1,3 Triliun Diduga Raib, 13 Penambang Emas Ilegal Way Kanan Hanya Divonis 1 Tahun, “Bos Besar” Tak Tersentuh

- Jurnalis

Jumat, 7 Agustus 2026 - 14:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ilustrasi

Way Kanan – Kasus penggerebekan tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu pengungkapan terbesar oleh Polda Lampung pada Maret 2026 kini menuai sorotan tajam.

Setelah mengungkap praktik tambang yang disebut menghasilkan hingga Rp73,7 miliar per bulan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun, putusan pengadilan justru dinilai jauh dari ekspektasi publik.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menjatuhkan vonis kepada 13 terdakwa dengan hukuman 1 tahun hingga 1 tahun 2 bulan penjara, disertai denda Rp1 juta subsidair satu hari kurungan.

Vonis tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efek jera terhadap pelaku kejahatan pertambangan ilegal yang telah berlangsung selama sekitar 1,5 tahun.

Kelompok pertama yang terdiri dari Andri, Edi Candra, dan Supriyadi masing-masing divonis 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp1 juta subsidair satu hari kurungan.

Kelompok kedua, yakni Adi Nugraha, Ibnu Handoko, Eko Puradi, Agus Halim Nur Hadi, Edo James, Kasmanto, dan Muhammad Ramadhan, masing-masing dijatuhi hukuman 1 tahun penjara serta denda Rp1 juta subsidair satu hari kurungan.

Sementara kelompok ketiga yang terdiri dari Marsuki, Burlian, dan Jais Rahardi, juga divonis 1 tahun 2 bulan penjara disertai denda yang sama.

Baca Juga :  Bersama Laskar Lampung dan Babang Tampan, Ribuan Warga Lampung Suarakan Hentikan Genosida di Palestina

Heboh Saat Digerebek, Redup di Pengadilan

Kasus ini sebelumnya menyita perhatian publik ketika Polda Lampung menggerebek aktivitas tambang emas ilegal pada 8 Maret 2026 di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Saat itu, Kapolda Lampung, Helfi Assegaf, mengungkapkan bahwa praktik tambang ilegal tersebut beroperasi di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VII dan telah berlangsung sekitar 1,5 tahun.

“Semuanya berlokasi di lahan PTPN VII,” kata Helfi Assegaf saat konferensi pers di Mapolda Lampung, 10 Maret 2026.

Pengungkapan itu disebut spektakuler. Polisi memperkirakan terdapat 315 unit mesin dompeng yang beroperasi di tujuh lokasi tambang di Kecamatan Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, dan Baradatu.

Setiap mesin diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 5 gram emas per hari, sehingga total produksi mencapai sekitar 1,575 kilogram emas setiap hari.

Dengan asumsi harga emas mencapai Rp1,8 juta per gram, nilai produksi diperkirakan mencapai Rp2,835 miliar per hari atau sekitar Rp73,7 miliar setiap bulan.

Dalam operasi tersebut, aparat juga menyita 315 mesin dompeng, 41 ekskavator, 24 mesin alkon, 47 jeriken solar, 17 sepeda motor, serta satu unit mobil.

Baca Juga :  PAC GRIB Sukabumi Bagikan 1000 Nasi Kotak

Sebanyak 24 orang diamankan. Dari jumlah itu, 14 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan sisanya masih berstatus saksi.

Vonis Ringan, Aktor Utama Dipertanyakan

Ringannya vonis terhadap para terdakwa memunculkan kritik karena dinilai tidak sebanding dengan besarnya nilai ekonomi tambang ilegal maupun dugaan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.

Sorotan juga mengarah pada pengungkapan perkara yang dinilai belum menyentuh pihak yang diduga berperan sebagai penyandang dana atau pengendali utama aktivitas tambang ilegal tersebut.

Hingga perkara berkekuatan hukum di tingkat pengadilan, pihak yang diduga sebagai “bos besar” di balik operasi tambang emas ilegal itu belum tampak diproses dalam perkara yang telah diputus.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai apakah penegakan hukum telah menjangkau seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab, atau baru berhenti pada pelaksana di lapangan.

Di tengah besarnya potensi keuntungan tambang ilegal dan dampaknya terhadap negara, publik kini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aktor intelektual maupun pihak yang diduga memperoleh keuntungan terbesar dari praktik tersebut.(*)

Penulis : Wahyudi

Editor : Jm

Berita Terkait

Ketua Umum PRANTARA Beri Solusi Karhutla, Dorong Pembangunan Embung di Titik Rawan
Hampir Rp 1 Miliar Telan APBD, Jalan Lorong Usaha Sudah Patah. GEPAK Desak PUPR dan Kontraktor Bertanggung Jawab
Hutama Karya Buka Peluang UMKM Saree Berusaha di Rest Area Tol Sibanceh
Hutama Karya Hadir untuk NTT, Dukung Penanganan Tanggap Darurat Gempa
Ketua GEPAK Ingatkan Bahaya Trial by The Press di Tengah Isu Perselingkuhan Dua Anggota DPRD Bandar Lampung
Cabdin Pendidikan Wilayah II Gandeng UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Perkuat Ekosistem Literasi Sekolah
Mantan Bendahara KONI Lamteng Ungkap Dugaan Peran Mantan Bupati MA dalam Kasus Dana Hibah
Dari Pringsewu, Pengelola Perpustakaan Sekolah Lampung Berikrar Majukan Literasi
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 21:58 WIB

Ketua Umum PRANTARA Beri Solusi Karhutla, Dorong Pembangunan Embung di Titik Rawan

Minggu, 23 Agustus 2026 - 12:23 WIB

Hampir Rp 1 Miliar Telan APBD, Jalan Lorong Usaha Sudah Patah. GEPAK Desak PUPR dan Kontraktor Bertanggung Jawab

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 14:49 WIB

Hutama Karya Buka Peluang UMKM Saree Berusaha di Rest Area Tol Sibanceh

Jumat, 21 Agustus 2026 - 11:06 WIB

Ketua GEPAK Ingatkan Bahaya Trial by The Press di Tengah Isu Perselingkuhan Dua Anggota DPRD Bandar Lampung

Jumat, 21 Agustus 2026 - 09:42 WIB

Cabdin Pendidikan Wilayah II Gandeng UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Perkuat Ekosistem Literasi Sekolah

Berita Terbaru