BANDAR LAMPUNG – Polemik sengketa tanah di Kelurahan Gotong Royong, Kota Bandar Lampung, masih menyisakan persoalan. Mulai dari penerbitan 31 surat sporadik, terhambatnya pengurusan dokumen tanah oleh warga, hingga perkembangan enam laporan polisi yang hingga kini dipertanyakan masyarakat.
Menyikapi persoalan tersebut, Forum Komunikasi Gotong Royong (Forsi Goro) menggelar musyawarah dan doa bersama dengan pemerintah kelurahan, kepolisian, perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta puluhan warga di kelurahan Gotong Royong, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan itu dihadiri Lurah Gotong Royong Juwandi Yasa, Kapolsek Tanjung Karang Barat (TKB) AKP Martoyo, perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta masyarakat setempat.
Ketua Forsi Goro, Hj. Elti Yunani, mengatakan pertemuan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan sejumlah persoalan pertanahan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan 31 surat sporadik atau dokumen penguasaan fisik tanah yang diduga diterbitkan sekitar 2020-an. Dokumen tersebut disebut berkaitan dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris keluarga Nawawi.
Menurut Elti, persoalan semakin rumit karena warga yang hendak mengurus sporadik untuk bidang tanah mereka justru mengalami kendala penerbitan dokumen. Padahal, menurut pihaknya, bidang tanah yang dimohonkan warga tidak termasuk dalam objek perkara sengketa.
“Dalam kesempatan ini, kami meminta kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memberikan kejelasan terkait tidak bisa diterbitkannya sporadik bagi warga. Menurut kami, bidang tanah yang dimohonkan tersebut tidak masuk dalam objek perkara,” ujar Elti.
Ia menegaskan, warga membutuhkan penjelasan terbuka mengenai dasar penghentian atau kendala penerbitan sporadik. Jika terdapat persyaratan administrasi yang belum terpenuhi, pemerintah diminta menyampaikannya agar masyarakat dapat segera melengkapi.
“Kami meminta kejelasan kepada Pak Lurah agar memberikan kepastian kepada warga yang ingin membuat sporadik. Jika memang ada persyaratan yang kurang, sampaikan saja agar bisa dipenuhi. Yang terpenting, ada kepastian hukum bagi masyarakat,” katanya.
Selain persoalan penerbitan sporadik, Forsi Goro juga mempertanyakan enam laporan polisi (LP) yang disampaikan warga sejak 2024 hingga 2026.
Elti merinci, satu laporan dibuat pada 2024, satu laporan pada 2025, dan empat laporan lainnya pada 2026. Laporan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan dugaan memasuki pekarangan tanpa izin, pengrusakan, dan perbuatan tidak menyenangkan.
Dugaan perbuatan tersebut disebut melibatkan dua orang berinisial S dan R yang dikaitkan warga dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris H. Nawawi.
“Sejak 2024 hingga 2026 sudah ada enam laporan yang disampaikan warga. Namun, sampai saat ini kami mempertanyakan sejauh mana penanganannya. Kami berharap kepolisian dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan masing-masing laporan tersebut,” ungkapnya.
Elti juga menyoroti dugaan perbedaan kecepatan penanganan laporan antara warga dan pihak lain yang terlibat dalam persoalan pertanahan tersebut. Namun, ia berharap kepolisian dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, Forsi Goro berencana mengajukan audiensi kepada Inspektorat dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai dasar kebijakan penerbitan sporadik serta mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi warga.
Forsi Goro, lanjut Elti, juga telah memiliki dasar hukum berupa akta notaris sebagai perkumpulan warga yang dibentuk untuk menampung aspirasi dan memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat Gotong Royong.
Selain itu, pihaknya berencana mengusulkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar warga memperoleh kemudahan dalam mengurus legalitas kepemilikan tanah.
Lurah Sebut Pencabutan Sporadik Berproses
Menanggapi keluhan warga, Lurah Gotong Royong Juwandi Yasa mengatakan pemerintah kelurahan hadir untuk mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat yang terdampak persoalan pertanahan.
Ia menyebut forum tersebut dapat menjadi awal untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara warga dengan pemerintah daerah.
Menurut Juwandi Yasa, selama ini pihak kelurahan berpedoman pada nota dinas yang diterbitkan Asisten I Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam nota dinas tersebut, kelurahan diminta tidak menerbitkan dokumen pertanahan terhadap bidang tanah yang masih berstatus sengketa.
“Semua permasalahan tentu sudah saya komunikasikan kepada atasan. Terkait belum diterbitkannya sporadik, kami berpedoman pada nota dinas yang dikeluarkan Asisten I. Dalam nota dinas tersebut, pihak kelurahan diminta tidak mengeluarkan dokumen terkait tanah yang masih bersengketa,” jelasnya.
Meski demikian, Juwandi Yasa menyatakan pihaknya tetap berkomitmen membantu mencari penyelesaian sesuai tugas dan kewenangan pemerintah kelurahan.
Terkait sporadik yang sebelumnya telah diterbitkan dan kini berada di tangan pihak yang mengaku sebagai ahli waris, ia menyebut proses penarikannya sudah berjalan.
“Proses pencabutan sporadik memang sudah berjalan. Namun, semuanya ada mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi. Saya meminta warga untuk bersabar sembari proses berjalan,” katanya.
Juwandi Yasa juga memastikan seluruh aspirasi dan hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait.
Kapolsek Pastikan Enam Laporan Ditindaklanjuti
Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP Martoyo menanggapi keluhan warga mengenai enam laporan polisi yang disampaikan Forsi Goro.
Ia memastikan kepolisian masih melakukan penanganan terhadap laporan-laporan tersebut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Martoyo, terdapat laporan yang masih dalam tahap penyelidikan dan proses penanganannya terus berjalan.
“Kami tetap bekerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti. Kami juga berkomitmen mendukung masyarakat dan menyelesaikan persoalan sesuai aturan hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan kepolisian tidak akan mengabaikan laporan yang disampaikan masyarakat. Penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan tahapan dan mekanisme hukum.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Gotong Royong. Namun, sejumlah persoalan mendasar masih menunggu kejelasan, terutama mengenai dasar kebijakan tidak diterbitkannya sporadik bagi warga, kepastian proses pencabutan sporadik yang dipersoalkan, serta perkembangan enam laporan polisi.(*)
Penulis : Am
Editor : *****
