BMPS Apresiasi Kepemimpinan Gubernur Lampung dalam Memajukan Pendidikan Swasta
Dari Kebijakan SPMB hingga Sekolah Swasta, Gubernur Lampung Raih BMPS Award
Gubernur Lampung Terima BMPS Award 2026, Komitmen Majukan Sekolah Swasta Diapresiasi
Dinilai Dukung Pendidikan Swasta, Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026
DENPASAR – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meraih BMPS Award 2026 kategori Ing Ngarsa Sung Tuladha dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS). Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi, dedikasi, dan kepemimpinannya dalam mendukung keberlangsungan serta kemajuan pendidikan swasta di Provinsi Lampung.
Penghargaan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026 itu menjadi bentuk apresiasi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai turut memberikan ruang bagi sekolah swasta untuk berkembang di tengah persaingan penerimaan peserta didik.
Dalam piagam penghargaan, Rahmat dinilai menunjukkan keteladanan dan kepemimpinan inspiratif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan swasta di Bumi Ruwa Jurai.
Penghargaan tersebut diterima melalui perwakilan Gubernur Lampung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico, dalam rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I BMPS 2026 di Taman Budaya Bali Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar, Rabu (11/11/2026).
Rahmat menjadi satu dari tujuh kepala daerah di Indonesia yang menerima BMPS Award 2026. Penerima lainnya yakni Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Wali Kota Padang Fadly Amran, serta Gubernur Bali I Wayan Koster.
SPMB dan Ruang bagi Sekolah Swasta
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pemberian penghargaan tersebut adalah arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menata Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Kebijakan ini dinilai memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan sekolah swasta, terutama dalam menciptakan distribusi peserta didik yang lebih proporsional antara sekolah negeri dan swasta.
Dalam dua tahun terakhir, Pemprov Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembenahan mekanisme penerimaan murid baru dengan mengedepankan seleksi yang objektif, transparan, dan terukur.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi akademik. Sistem tersebut memungkinkan kemampuan calon murid dinilai berdasarkan hasil tes, sehingga proses penerimaan diharapkan lebih terbuka dan meminimalkan subjektivitas maupun intervensi.
Pada pelaksanaan SPMB 2026, misalnya, jalur domisili jenjang SMA juga menerapkan seleksi berbasis tes akademik melalui CAT. Domisili menjadi persyaratan pendaftaran, sedangkan hasil tes akademik menjadi salah satu dasar penentuan kelulusan.
Selain mekanisme seleksi, pemerintah provinsi juga mengarahkan penerimaan murid sekolah negeri agar sesuai dengan daya tampung dan ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel).
Artinya, sekolah negeri tidak semestinya menambah jumlah peserta didik melampaui kapasitas yang telah ditetapkan hanya untuk mengakomodasi seluruh pendaftar.
Pengaturan tersebut berdampak pada distribusi calon peserta didik. Mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap membutuhkan akses pendidikan, salah satunya melalui sekolah swasta.
Di titik inilah kebijakan penataan SPMB memiliki relevansi dengan keberlangsungan pendidikan swasta.
Selama ini, sebagian sekolah swasta menghadapi tantangan dalam memperoleh peserta didik baru. Kondisi tersebut tidak jarang berpengaruh terhadap operasional sekolah, termasuk kemampuan yayasan dalam membiayai kegiatan pendidikan.
Karena itu, pengaturan daya tampung sekolah negeri dan sistem seleksi yang lebih terukur menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada sekolah negeri.
Negeri dan Swasta Harus Tumbuh Bersama
Persoalan kesenjangan jumlah peserta didik antara sekolah negeri dan swasta masih menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
Sekolah negeri cenderung menjadi pilihan utama masyarakat. Sementara itu, sejumlah sekolah swasta harus berjuang mempertahankan jumlah murid agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan kebutuhan operasional dapat terpenuhi.
Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya memastikan proses penerimaan murid berlangsung transparan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap seluruh satuan pendidikan.
Sekolah negeri harus menerima peserta didik sesuai kapasitas dan ketentuan. Di sisi lain, sekolah swasta membutuhkan kesempatan yang adil untuk memperoleh peserta didik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Keduanya merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki tanggung jawab sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan demikian, penghargaan BMPS Award 2026 tidak hanya menjadi pengakuan terhadap kepemimpinan Gubernur Lampung, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah dengan penyelenggara pendidikan swasta.
Mukernas BMPS Bahas Tantangan Pendidikan Era Digital
Penganugerahan BMPS Award 2026 merupakan bagian dari rangkaian Mukernas I BMPS 2026 sekaligus peringatan HUT ke-55 BMPS Nasional yang berlangsung pada 11–13 November 2026 di Bali.
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. Hadir pula Ketua Umum BMPS Nasional Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M., Gubernur Bali I Wayan Koster, serta sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan pendidikan.
Memasuki usia ke-55 tahun, BMPS terus mendorong penguatan lembaga pendidikan swasta, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, serta kemitraan strategis dengan pemerintah.
Mukernas tahun ini juga mengangkat sejumlah isu penting terkait masa depan pendidikan swasta, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan coding dalam pengelolaan pendidikan di era digital.
Agenda tersebut dijadwalkan menghadirkan praktisi teknologi informasi dan pendidikan Prof. Dr. R. Eko Indrajit.
Selain itu, peserta membahas sinergi pemerintah dan swasta dalam transformasi mutu serta keberlanjutan pendidikan nasional. Pembahasan mengenai posisi pendidikan swasta dalam Rapor Pendidikan juga dijadwalkan menghadirkan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Toni Toharudin.
Mukernas turut memberikan ruang bagi peserta untuk mempelajari praktik baik pengelolaan yayasan pendidikan dari BMPS Bali dan BMPS Jawa Barat.
Pada Jumat (13/11/2026), agenda dilanjutkan dengan pembahasan kerja sama, penandatanganan nota kesepahaman antara BMPS Nasional dan DPP ASPERI, serta penyusunan rumusan hasil Mukernas dan rekomendasi organisasi.
Penghargaan dan Tantangan ke Depan
Filosofi Ing Ngarsa Sung Tuladha bermakna bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan di depan. Nilai tersebut menempatkan keteladanan sebagai bagian penting dari kepemimpinan, termasuk dalam menentukan arah kebijakan pendidikan.
Bagi Lampung, penghargaan ini sekaligus membawa tantangan untuk memastikan kebijakan yang telah ditempuh benar-benar memberikan dampak terhadap pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan.
Sebab, keberlangsungan sekolah swasta tidak cukup hanya ditopang oleh kebijakan penerimaan murid baru. Dukungan terhadap kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana, tata kelola, dan kemampuan yayasan dalam mengembangkan lembaga pendidikan juga menjadi faktor penting.
Pada akhirnya, kemajuan pendidikan Lampung tidak bisa hanya diukur dari perkembangan sekolah negeri. Sekolah swasta juga harus mendapatkan ruang dan kesempatan untuk tumbuh.
Keseimbangan antara keduanya menjadi salah satu kunci membangun sistem pendidikan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
Penulis : Wahyudi
Editor : *******
