BANDAR LAMPUNG— Dugaan maladministrasi perizinan sebuah gudang di Jalan Ratu Dibalau, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, mencuat. Aktivitas kendaraan bertonase besar di lokasi yang diduga belum memenuhi kelengkapan izin itu dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan rigid yang baru dibangun Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Polemik terjadi di Jl. Ratu Dibalau Gg M. Yunus, Kelurahan Pematang Wangi, Sabtu (07/11/2026). Tokoh masyarakat setempat, Rizal Fahmi, mempertanyakan legalitas operasional CV SA yang disebut kerap dilalui truk tronton dan fuso.
“Kalau jalan baru diperbaiki, lalu setiap hari dilewati kendaraan bertonase besar tanpa kontrol, itu sama saja membuang anggaran negara. Kami minta Dinas PTSP dan Disperkim mengaudit izin gudang ini. Jangan sampai warga yang menanggung rusaknya jalan,” tegas Rizal di lokasi.
Rizal bersama awak media mendatangi lokasi untuk meminta penjelasan pihak perusahaan. Namun, pimpinan CV SA tidak berada di tempat. Seorang perwakilan perusahaan yang mengaku sebagai staf kepercayaan owner, Lestari Wulandari, memberikan keterangan.
Berbeda dari keterangan sebelumnya, Lestari membantah pihaknya menutup diri. Ia menegaskan perusahaan memiliki badan hukum dan izin usaha penjualan grosir besi.
“Kami kooperatif. Perusahaan punya badan hukum CV SA dan izin penjualan grosir besi. Soal tronton, itu menggunakan jasa ekspedisi, bukan armada milik kami. Jika ada dokumen yang perlu dilengkapi, kami siap berkoordinasi dengan dinas terkait,” ujar Lestari.
Keterangan itu tak serta-merta meredakan persoalan. Ketua RT 14 setempat, Anwar Sanusi, yang tiba di lokasi ikut memeriksa berkas yang ditunjukkan pihak perusahaan. Menurutnya, dokumen yang ada belum lengkap.
“Saya ikut melihat berkasnya. Yang tampak baru PBG dan izin pergudangan lama tahun 2017 yang dipajang di dinding. SLF belum ada. Ini harus dijelaskan kepada warga, bukan diselesaikan secara tertutup,” kata Anwar.
Dari penelusuran awak media, dokumen yang ditunjukkan antara lain PBG Nomor SK PBG 1871112602202400x tanggal 26 Februari 2024 untuk bangunan eksisting. Fungsi bangunan tercatat sebagai fungsi usaha, klasifikasi bangunan sederhana, luas 425 m2, di atas tanah bersertifikat 1.257 m2 dengan nama pemilik ES dan pemohon YF.
Selain PBG, terdapat NIB yang diduga hanya mencakup penjualan grosir dan eceran material, belum memuat peruntukan pergudangan sesuai KBLI. Padahal, secara umum pergudangan masuk Kategori H (Transportasi dan Penyimpanan), Golongan Pokok 52, subgolongan 5210. Di lokasi juga terlihat sejumlah mobil fuso terparkir di belakang bangunan yang diduga digunakan sebagai gudang besi dan ban.
Persoalan ini menyentuh kewajiban regulasi. Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 86 mengatur penerbitan PBG dan SLF oleh pemerintah daerah. Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 108 mengancam pidana kurungan atau denda bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sejalan dengan Pasal 181 dan 183 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Rizal juga menyoroti absennya kontribusi sosial perusahaan. Menurutnya, pelaku usaha yang beroperasi di tengah permukiman semestinya menyalurkan CSR yang berdampak bagi warga Tanjung Senang.
“Sejak berdiri sampai sekarang, kami tidak merasakan program CSR dari CV SA. Ini bukan hanya soal izin, tapi juga tanggung jawab sosial,” ujarnya, Senin (09/11/2026).
Kasus ini menuntut langkah tegas Wali Kota Bandar Lampung. Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Dinas PTSP serta Komisi III DPRD selaku fungsi pengawasan diminta melakukan pengecekan langsung. Jika hanya ada PBG, sementara SLF dan NIB belum sesuai peruntukan gudang, pemerintah harus menjelaskan dasar operasional usaha tersebut.
Redaksi menunggu hak jawab dan klarifikasi dari pihak CV SA, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PTSP, serta instansi terkait. Persoalan tata ruang, SLF, dan NIB ini harus dibuka terang benderang agar tidak menjadi potensi kerugian negara dan sumber persoalan berkepanjangan bagi warga. (*)
