Bandar Lampung — Atmosfirnews.id
Polemik internal organisasi karate nasional kembali mencuat.
PB LEMKARI (Pengurus Besar Lembaga Karate-do Indonesia) di bawah kepemimpinan Sahbirin Noor melayangkan surat keberatan kepada PB FORKI terkait penggunaan nama dan logo LEMKARI oleh pihak lain yang mengatasnamakan organisasi tersebut.
Surat keberatan melalui kuasa hukum Ansarullah itu tertanggal 8 Mei 2026 dengan Nomor: 09/LEMKARI-2712/PB-LEMKARI/SEK/V/2026 yang ditujukan kepada Ketua Umum PB FORKI.
Dalam surat tersebut, PB LEMKARI menyatakan keberatan atas penggunaan nama serta logo organisasi yang dinilai berdampak langsung terhadap para atlet resmi binaan mereka.
Akibat polemik tersebut, sejumlah atlet disebut mengalami hambatan untuk mengikuti pertandingan maupun kegiatan resmi karate di bawah naungan PB FORKI.
Syahrul Ps, ST, MT selaku pengurus PB LEMKARI versi Anton Lesiangi menjelaskan bahwa pihaknya memiliki legalitas logo dan merek LEMKARI yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor IDM 000850756.
Menurut Syahrul, sikap PB FORKI sangat disayangkan karena dinilai tidak mampu menjadi penengah dalam konflik yang terjadi di internal perguruan karate tersebut.
“Seharusnya PB FORKI bisa menjadi jembatan dan penengah dalam persoalan ini, bukan malah terkesan berat sebelah. Atlet-atlet yang sudah dipersiapkan akhirnya menjadi korban,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebanyak 38 atlet yang telah dipersiapkan gagal mengikuti ajang Kejuaraan Nasional Karate Piala Ketua Umum PB FORKI IV Tahun 2026 yang berlangsung di GOR C-Tra, Bandung, Jawa Barat, pada 9–12 Mei 2026.
Menurutnya, PB FORKI seharusnya mempertimbangkan legalitas penggunaan logo LEMKARI yang diajukan pihaknya. Jika memang terdapat konflik internal perguruan, kata dia, penyelesaian harus dilakukan secara terbuka dan adil agar tidak terus berlarut-larut.
“Kalaupun memang belum bisa dipertandingkan, setidaknya ada penyelesaian dan mediasi berdasarkan legalitas yang ada, sehingga para atlet tidak dirugikan dan tetap bisa bertanding,” tambahnya.
Polemik ini pun menimbulkan pertanyaan di kalangan insan karate terkait peran PB FORKI dalam menyelesaikan konflik antarperguruan yang hingga kini belum menemukan titik terang.
