Oleh: Eko Budi Sulistio, M.AP
Dosen Kebijakan Publik FISIP Universitas Lampung
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape kembali membuka perdebatan mengenai arah kebijakan pemerintah dalam mengendalikan peredarannya. Persoalannya bukan semata-mata soal boleh atau tidaknya vape digunakan, melainkan bagaimana negara merumuskan kebijakan yang mampu melindungi masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kepentingan ekonomi.
Dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, penggunaan rokok elektrik (REL)/vape dinyatakan haram. Alasannya, produk tersebut dinilai berpotensi membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta membuka peluang penyalahgunaan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Tidak hanya pengguna, MUI juga menetapkan bahwa kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan vape hukumnya haram. MUI bahkan merekomendasikan pemerintah bersama lembaga legislatif segera menyusun kebijakan pelarangan vape, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar.
Dalam fatwanya, MUI mendefinisikan vape sebagai perangkat elektronik bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan zat dengan kandungan nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa sehingga menghasilkan aerosol untuk dihirup pengguna.
Fatwa tersebut disusun dengan merujuk pada sejumlah landasan hukum Islam, baik Al-Qur’an, hadis, maupun pendapat para ulama. Sebelum menetapkan keputusan, MUI juga menggelar forum diskusi kelompok terarah (FGD) dengan melibatkan unsur penegak hukum, pelaku usaha vape, ahli ekonomi dan industri, tenaga kesehatan, serta pengamat sosial.
Dengan demikian, dari sisi proses, MUI telah berupaya menghimpun pandangan berbagai pihak sebelum menetapkan fatwanya.
Namun, ketika fatwa tersebut masuk ke ranah kebijakan publik, persoalannya menjadi lebih kompleks. Pemerintah tidak bisa serta-merta menerjemahkan fatwa menjadi larangan melalui regulasi tanpa mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang mungkin muncul.
Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan dan penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan bisnis secara legal dan berada dalam pengawasan negara.
Di sinilah pemerintah membutuhkan kajian yang menyeluruh. Kebijakan yang diambil tidak boleh hanya berangkat dari satu kepentingan, tetapi harus mempertimbangkan dampak kesehatan, sosial, ekonomi, hukum, hingga efektivitas pengawasan.
Setidaknya terdapat empat aspek penting yang perlu diperhitungkan sebelum pemerintah memutuskan apakah akan mengatur secara ketat atau melarang vape sepenuhnya.
Ancaman Kesehatan dan Kerentanan Generasi Muda
Pertama, pemerintah perlu memastikan sejauh mana dampak penggunaan vape terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok anak dan remaja.
World Health Organization (WHO) memperkirakan terdapat sedikitnya 15 juta pengguna rokok elektrik pada kelompok remaja berusia 13–15 tahun. Sementara itu, survei Bigwanto dan kolega (2025) terhadap 1.600 responden berusia 15–24 tahun menemukan 13,3 persen di antaranya menggunakan vape. Adapun 6,7–10,1 persen responden disebut berpotensi menggunakannya pada masa mendatang.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan vape di kalangan anak muda merupakan persoalan yang patut mendapat perhatian serius.
Ketergantungan nikotin, paparan zat kimia, serta risiko kesehatan lainnya perlu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengendalian. Apalagi, kelompok usia muda merupakan bagian masyarakat yang relatif rentan terhadap pengaruh gaya hidup dan pemasaran produk.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi, membatasi akses kelompok usia tertentu, serta memastikan pengawasan terhadap kandungan cairan vape yang beredar di pasaran.
Bisnis Legal dan Kepastian Hukum Pelaku Usaha
Kedua, pemerintah harus memperhitungkan keberadaan industri vape yang selama ini beroperasi secara legal di Indonesia.
Pelaku usaha mengklaim telah memenuhi kewajiban pembayaran cukai dan mengikuti ketentuan pemerintah. Dalam data yang disampaikan kalangan industri, terdapat sekitar 7.000 toko ritel vape di seluruh Indonesia dengan perkiraan omzet mencapai Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa bisnis vape telah membentuk ekosistem ekonomi yang melibatkan produsen, distributor, pedagang eceran, hingga tenaga kerja.
Jika pemerintah langsung memberlakukan pelarangan total, dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga pekerja dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Dalam situasi ekonomi yang masih membutuhkan perluasan lapangan kerja dan penguatan sektor industri, kebijakan yang menghapus suatu kegiatan usaha tanpa masa transisi dan skema penyesuaian berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Negara tentu berhak mengubah regulasi demi kepentingan publik. Namun, perubahan tersebut harus disertai kepastian hukum, mekanisme transisi, serta perlakuan yang jelas terhadap pelaku usaha yang sebelumnya telah memperoleh legalitas.
Vape dan Ancaman Penyalahgunaan Narkotika
Ketiga, pemerintah tidak boleh mengabaikan perkembangan penyalahgunaan vape sebagai perangkat untuk mengonsumsi zat terlarang.
Pada dasarnya, rokok elektrik merupakan perangkat yang menghasilkan aerosol melalui proses pemanasan cairan tertentu. Namun, dalam perkembangannya, perangkat tersebut juga dapat disalahgunakan untuk mengonsumsi zat lain di luar kandungan cairan vape pada umumnya.
Salah satu zat yang menjadi perhatian adalah etomidate. Zat ini merupakan obat anestesi yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan medis. Penyalahgunaannya melalui cairan rokok elektrik dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan.
Pada Januari 2026, aparat kepolisian dilaporkan membongkar laboratorium produksi etomidate di Jakarta Selatan dengan barang bukti cairan hampir 5.000 mililiter.
Temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga patut menjadi perhatian. Dari 1.789 sampel cairan vape yang diuji, disebutkan 98 persen mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances/NPS), sedangkan 96,71 persen terindikasi mengandung etomidate.
Data tersebut, apabila terkonfirmasi melalui sumber resmi dan metode pengujian yang jelas, menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan peredaran cairan vape.
Namun, pemerintah perlu membedakan secara tegas antara produk vape legal dengan perangkat atau cairan yang digunakan untuk menyelundupkan dan mengonsumsi narkotika.
Penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara tegas. Pengawasan terhadap produsen, distributor, kandungan cairan, serta jalur distribusi juga perlu diperkuat.
Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menyasar perangkatnya, tetapi juga jaringan yang memanfaatkan perangkat tersebut untuk kegiatan ilegal.
Larangan Total Berisiko Memunculkan Pasar Gelap
Keempat, pemerintah perlu memperhitungkan kemungkinan munculnya pasar ilegal atau black market apabila pelarangan vape diberlakukan secara menyeluruh.
Dalam kebijakan publik, terdapat konsep unintended consequences, yakni dampak tidak diharapkan yang muncul akibat suatu kebijakan.
Pelarangan total tidak otomatis menghilangkan permintaan masyarakat terhadap vape. Sebaliknya, apabila permintaan masih ada sementara jalur distribusi legal ditutup, bukan tidak mungkin perdagangan berpindah ke pasar gelap.
Jika kondisi tersebut terjadi, pemerintah justru menghadapi tantangan pengawasan yang lebih berat. Produk ilegal berpotensi beredar tanpa standar keamanan, tanpa pengawasan kandungan, dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.
Negara juga berpotensi kehilangan penerimaan dari kegiatan usaha yang selama ini berada dalam sistem perpajakan dan cukai.
Prinsip ekonomi sederhana menunjukkan bahwa selama permintaan masih ada, peluang penawaran akan tetap terbuka. Ketika jalur legal ditutup tanpa strategi pengendalian yang efektif, ruang bagi pasar ilegal dapat semakin besar.
Karena itu, pelarangan tidak boleh hanya dinilai dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dari kemungkinan konsekuensi yang ditimbulkannya.
Regulasi Ketat atau Pelarangan Total?
Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah merespons Fatwa MUI tersebut?
Menurut hemat penulis, pemerintah perlu mengambil kebijakan secara proporsional dengan mengedepankan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama anak dan remaja, sekaligus mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan dampak ekonomi.
Pemerintah tidak harus serta-merta menerapkan pelarangan total terhadap seluruh aktivitas vape. Alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah memperketat regulasi, pengawasan, dan pembatasan peredaran, dengan tetap membuka ruang evaluasi berdasarkan bukti ilmiah dan perkembangan di lapangan.
Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pembatasan akses bagi anak dan remaja, pengawasan ketat kandungan cairan, penertiban distribusi, pelabelan risiko kesehatan, pembatasan promosi, serta penindakan tegas terhadap produk yang mengandung narkotika dan zat terlarang.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.
Sebagai pembanding, pemerintah selama ini menerapkan berbagai instrumen pengendalian terhadap industri rokok konvensional melalui cukai, pembatasan iklan, peringatan kesehatan, dan kawasan tanpa rokok. Namun, pendekatan terhadap vape tetap harus disesuaikan dengan karakteristik risiko dan perkembangan penyalahgunaannya.
Dalam konteks ini, MUI tentu tidak bisa disalahkan atas fatwa yang telah dikeluarkannya. MUI menjalankan fungsi keagamaan dengan memberikan panduan kepada umat Islam agar menghindari sesuatu yang dinilai membahayakan dan merugikan.
Bagi umat Islam yang menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman, keputusan MUI menjadi landasan untuk menentukan sikap terhadap penggunaan vape. Sementara itu, bagi masyarakat yang tidak terikat pada ketentuan keagamaan tersebut, fatwa itu tidak serta-merta menjadi larangan hukum negara.
Di sinilah pentingnya membedakan kewenangan lembaga keagamaan dengan kewenangan pemerintah dalam membentuk regulasi yang berlaku secara umum.
Fatwa MUI merupakan panduan keagamaan, sedangkan kebijakan pemerintah harus dirumuskan melalui proses hukum dan pertimbangan kepentingan publik yang lebih luas.
Pada akhirnya, pemerintah tidak cukup hanya memilih antara mengatur atau melarang. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mampu mengurangi risiko kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, melindungi kelompok rentan, dan tidak menciptakan persoalan ekonomi maupun sosial yang lebih besar.
Kebijakan publik yang baik bukan sekadar kebijakan yang terlihat tegas, melainkan kebijakan yang tepat sasaran, dapat dilaksanakan, dan mampu meminimalkan dampak buruk bagi masyarakat.(*)
Penulis : Wahyudi
Editor : *****
