Oleh: H. Wahyudi SE
Bandar Lampung – Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi kembali menjadi sorotan tajam. Menanggapi fenomena yang terus berulang ini, pengamat dan akademisi hukum serta sosial menyatakan bahwa tindakan dosen cabul jauh lebih berbahaya daripada kejahatan korupsi, mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan bersifat permanen, multiplikatif, dan menghancurkan masa depan generasi bangsa.
Korupsi memang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan materiil. Namun, kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang pendidik di institusi sakral seperti universitas adalah bentuk korupsi kemanusiaan dan moral tertinggi.
Terdapat beberapa alasan mendasar mengapa fenomena “dosen cabul” menempati tingkat bahaya tertinggi dalam ekosistem pendidikan dan sosial kita, antara lain ; Kejahatan Kemanusiaan yang Lebih Merusak dari Korupsi. Dosen memegang otoritas akademik, relasi kuasa, dan tanggung jawab moral yang besar atas mahasiswanya.
Ketika seorang dosen melakukan pelecehan, dia tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang mematikan nalar kritis dan ruang aman belajar. Jika koruptor merampok uang negara, dosen cabul merampok kehormatan, masa depan, dan hak asasi manusia korbannya secara langsung.
Jejak digital yang menghancurkan psikis korban seumur hidup. Di era informasi saat ini, kasus pelecehan seksual sering kali menyisakan jejak digital—baik berupa pemberitaan, potongan bukti percakapan yang tersebar, hingga sanksi sosial di jagat maya. Bagi korban, jejak digital ini adalah vonis seumur hidup. Trauma yang terus membuka, setiap kali nama atau kasus tersebut dihangatkan kembali di ruang digital, korban dipaksa mengalami re-traumatisasi. Pembunuhan karakter sosial, korban sering kali menghadapi stigma negatif atau victim blaming dari netizen yang tidak bijak, mengganggu kesehatan mental (psikis) mereka secara permanen, bahkan setelah mereka lulus dari kampus.
Kemudian, kehancuran nama baik dan marwah almamater. Institusi perguruan tinggi dibangun di atas fondasi integritas, etika, dan kebenaran ilmiah. Ketika seorang dosen tersandung kasus asusila, marwah dan reputasi almamater yang dibangun puluhan tahun runtuh seketika. Kampus tidak lagi dilihat sebagai pusat peradaban intelektual, melainkan ruang yang menakutkan dan tidak aman bagi anak bangsa. Nilai tawar lulusan, kepercayaan masyarakat, dan marwah akademik perguruan tinggi tersebut akan cacat di mata publik akibat kegagalan sistem pengawasan internal.
Untuk menghentikan degradasi moral ini, institusi pendidikan tidak boleh lagi berlindung di balik kata “nama baik kampus” dengan cara menutupi kasus. Akademisi mendesak pihak rektorat dan Kementerian terkait untuk Nol Toleransi (Zero Tolerance) : Memecat secara tidak hormat dosen yang terbukti melakukan pelecehan seksual, tanpa celah mediasi damai. Kemudian penegakan Hukum Pidana : Tidak hanya berhenti pada sanksi etik internal, kampus wajib mengawal kasus ini hingga ke ranah hukum pidana. Dan perlindungan total korban, dengan menjamin kerahasiaan identitas korban guna meminimalisasi jejak digital yang merusak, serta memberikan pendampingan psikologis gratis hingga pulih.
Universitas harus kembali menjadi menara suar moralitas. Menjaga nama baik almamater bukan dengan cara menyembunyikan predator seksual, melainkan dengan cara membersihkannya tanpa sisa.(*)
