Bandar Lampung, Atmosfirnews.id
Audiensi antara perwakilan petani singkong dan Tim Pansus Tata Niaga Singkong di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (13/1/2025), berlangsung panas dan berujung ricuh.
Ketegangan memuncak saat kedua pihak membahas janji kenaikan harga singkong yang tak kunjung terealisasi.
Kericuhan bermula ketika Koordinator Petani Singkong Lampung Timur, Maradoni, dengan tegas meminta kepastian kenaikan harga singkong dari Rp 1.100–Rp 1.200 per kilogram menjadi Rp 1.400 per kilogram. K
Kenaikan harga tersebut sebelumnya dijanjikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin. Namun, jawaban dari Tim Pansus yang dinilai tidak jelas memancing emosi Maradoni.
“Kalau memang tidak ada kepastian, buat apa kita di sini? Kami sudah lama menunggu janji ini!” ujar Maradoni sambil menggebrak meja, yang sontak membuat suasana rapat memanas.
Situasi semakin panas ketika anggota DPRD Lampung, Budi Condrowati, yang juga hadir dalam audiensi, menyatakan pandangannya dengan nada tinggi.
“Ini keadaannya mendesak! Perda harus segera dibuat. Saya juga petani singkong, jadi saya tahu betapa pentingnya ini bagi kita semua!” ucap Budi sambil ikut menggebrak meja.
Pernyataan Budi justru membuat para petani yang hadir semakin emosi. Beberapa dari mereka mencoba mendekati meja Budi, tetapi Satpol PP yang bertugas di ruangan segera bertindak menghalau dan menenangkan situasi. Untuk meredakan suasana, Budi akhirnya diminta keluar dari ruang rapat.
Ketua Persatuan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin, menegaskan bahwa petani hanya meminta kepastian hukum atas kebijakan kenaikan harga singkong.
“Selama ini hanya ada surat tanpa kekuatan hukum. Kami minta agar pemerintah memastikan, jika perusahaan tidak melaksanakan kesepakatan, ada sanksi tegas,” tegas Dasrul.
Kericuhan di DPRD ini menjadi puncak dari serangkaian aksi protes petani singkong di Lampung. Sebelumnya, ribuan petani dari tujuh kabupaten menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, mendesak pemerintah merealisasikan janji kenaikan harga singkong.
Para petani berharap, hasil audiensi ini dapat menghasilkan solusi konkret dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan mereka. “Kami hanya ingin keadilan. Janji itu harus ditepati,” kata salah satu petani yang hadir.
