Gugatan Adat Menggema, Bupati Way Kanan Akan Panggil PTPN dan APH

- Jurnalis

Rabu, 23 Juli 2025 - 08:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BLAMBANGAN UMPU — Atmosfirnews.id

Ketegangan memuncak di Aula Kantor Bupati Way Kanan, selasa(22/7/2025), saat 12 tokoh adat dari Forum Pemuka Fangeran Udik, termasuk aktivis rakyat Cahya Lana, mendesak Pemkab untuk segera bertindak menyelamatkan 950 hektar lahan milik negara di wilayah PTPN 7 Abdeling Blambangan Umpu yang disebut rusak parah akibat aktivitas tambang ilegal (TI).

Pertemuan yang dipimpin langsung Asisten I Drs. Ade Cahyadi bersama unsur Forkopimda Way Kanan ini menjadi forum terbuka penyampaian kritik tajam dan tuntutan tindakan tegas.

“Kami tidak ingin Way Kanan tercoreng karena pembiaran terhadap kerusakan lingkungan ini. Bupati harus segera bertindak! Panggil PTPN 7, panggil aparat penegak hukum yang membiarkan aktivitas tambang ilegal merajalela!” tegas Cahya Lana, tokoh adat sekaligus aktivis 98, di hadapan forum.

Baca Juga :  Gawat, Oknum Kaur Kampung Pagar Iman menganiaya Tim Sukses Kadapi-Cik Raden

Dalam pemaparannya, Cahya menyebut bahwa kerusakan lahan telah berlangsung lama, namun tidak ada tindakan nyata dari PTPN 7 maupun aparat penegak hukum (APH). Ia menekankan bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut tidak memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat maupun pemerintah, justru hanya meninggalkan kerusakan permanen.

Menanggapi hal tersebut, Drs. Ade Cahyadi menyampaikan keheranannya atas sikap diam aparat hukum selama ini.

“APH seharusnya menjadi garda depan menjaga aset negara. Kami heran, kenapa mereka diam melihat aktivitas ilegal yang jelas-jelas merusak lahan negara?” ucap Ade.

Baca Juga :  Cari Aman, Sentra Penegakaan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Way Kanan, 4 Kasus Dilaporkan Tidak Serius Diproses.

Dalam pertemuan itu pula, disampaikan bahwa Bupati Way Kanan akan segera memanggil pimpinan PTPN 7 dan unsur APH, guna meminta penjelasan sekaligus menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di lokasi yang selama ini diklaim sebagai milik negara.

“Tidak bisa dibiarkan. Kami tidak ingin lahan ini semakin hancur dan menimbulkan konflik lebih luas. Dalam waktu dekat, Bupati akan memanggil semua pihak terkait untuk bertanggung jawab,” tegas Ade Cahyadi.

Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah. Sebab jika tidak ditangani serius, konflik agraria dan kerusakan lingkungan bisa jadi bom waktu yang mengancam stabilitas wilayah.

Penulis : Redaksi

Berita Terkait

Tegas! Polres Way Kanan Bubarkan Hiburan Malam di Lembasung, GRANAT Apresiasi Kapolres
55 Emas Jadi Tolok Ukur, Way Kanan Diuji Pertahankan Peringkat Sembilan Porprov Lampung
Mbak Tutut Dukung Barisan Merah Putih 08, Samsu Widiarto Dorong Pengabdian Lewat Kerja Nyata
Tanamkan Jiwa Kemanusiaan, PMI Way Kanan Latih Anggota PMR SMKN 1 Pakuan Ratu
Perangi Narkoba Lewat Literasi, GRANAT dan Dinas Perpustakaan Way Kanan Teken MoU
Demi Calon Jemaah Haji, RSUD ZAPA Way Kanan Tetap Buka Layanan hingga Malam
GRANAT Desak Pemkab dan Polres Way Kanan Tindak Tegas Cafe di Kawasan Register
Dugaan Mafia BBM Subsidi di Way Kanan Terbongkar, Dua Petugas SPBU Turut Diamankan
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:47 WIB

Tegas! Polres Way Kanan Bubarkan Hiburan Malam di Lembasung, GRANAT Apresiasi Kapolres

Jumat, 13 November 2026 - 15:15 WIB

55 Emas Jadi Tolok Ukur, Way Kanan Diuji Pertahankan Peringkat Sembilan Porprov Lampung

Kamis, 12 November 2026 - 23:56 WIB

Mbak Tutut Dukung Barisan Merah Putih 08, Samsu Widiarto Dorong Pengabdian Lewat Kerja Nyata

Minggu, 8 November 2026 - 21:40 WIB

Tanamkan Jiwa Kemanusiaan, PMI Way Kanan Latih Anggota PMR SMKN 1 Pakuan Ratu

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:58 WIB

Perangi Narkoba Lewat Literasi, GRANAT dan Dinas Perpustakaan Way Kanan Teken MoU

Berita Terbaru