PRINGSEWU – Ketika anggaran perpustakaan nasional terjun bebas dan berbagai program literasi terpaksa dipangkas, perhatian terhadap perpustakaan sekolah justru kembali digaungkan dari Pringsewu.
Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Lampung menggelar workshop bertema “Membangun Ekosistem Literasi Holistik melalui Perpustakaan Sekolah yang Inovatif dan Edukatif” di SMAN 1 Pringsewu, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Ketua Forum Literasi Lampung sekaligus Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag., sebagai pembicara tunggal.
Workshop tersebut menjadi menarik karena berlangsung di tengah kondisi literasi nasional yang sedang menghadapi tekanan fiskal cukup berat.
Berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026, anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI hanya dialokasikan sekitar Rp377,9 miliar, turun sekitar 47–52 persen dibandingkan pagu 2025 yang mencapai Rp721,68 miliar. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak 2022.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz sebelumnya mengungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI, 16 Juli 2026, bahwa sekitar Rp300 miliar dari anggaran tersebut terserap untuk operasional dan gaji pegawai. Dengan demikian, ruang fiskal untuk menjalankan berbagai program tersisa sekitar Rp75 miliar.
Dampaknya tidak berhenti di tingkat pusat.
Program distribusi seribu buku bacaan per lokasi ke desa, Taman Baca Masyarakat, lembaga pemasyarakatan hingga puskesmas dihentikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan, renovasi, teknologi informasi dan mebel perpustakaan daerah juga ditangguhkan.
Bantuan perpustakaan untuk Sekolah Rakyat turut dihentikan, sementara dukungan untuk program KKN Literasi ke desa-desa mengalami pemangkasan lebih dari separuh.
Perpusnas memang telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp644,6 miliar kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai realisasi tambahan tersebut.
Lampung Masih Punya Pekerjaan Rumah Besar
Persoalan literasi di Lampung bahkan sudah menghadapi tantangan struktural sebelum tekanan anggaran nasional tahun ini.
Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menunjukkan baru 702 dari 2.640 desa, atau sekitar 25 persen, yang memiliki perpustakaan desa.
Kondisi koleksi buku juga masih jauh dari standar. Dengan jumlah penduduk Lampung sekitar 9,56 juta jiwa, standar SNI memperhitungkan kebutuhan sekitar 143.415 judul buku. Sementara koleksi yang tersedia baru sekitar 62.576 judul atau sekitar 43 persen dari standar tersebut.
Kesenjangan lebih mencolok terlihat pada ruang baca. Standar SNI mensyaratkan sekitar 76.488 meter persegi ruang diskusi terbuka, sedangkan yang tersedia baru sekitar 1.700 meter persegi atau hanya 2,2 persen.
Begitu pula tenaga perpustakaan. Kebutuhan berdasarkan standar mencapai sekitar 382 orang, sementara tenaga yang tersedia baru 116 orang atau sekitar 30,5 persen dari kebutuhan.
Padahal, pada 2024 pemerintah sempat menggelontorkan sekitar Rp72,9 miliar melalui dana alokasi khusus pendidikan dan perpustakaan untuk membangun perpustakaan modern di enam kabupaten/kota di Lampung. Program itu juga disertai 23 mobil perpustakaan keliling dan 43 unit reading corner.
Dengan ditangguhkannya DAK Fisik perpustakaan secara nasional, keberlanjutan program serupa kini menjadi tanda tanya.
Saat Anggaran Terbatas, SDM Jadi Tumpuan
Di tengah kondisi tersebut, workshop perpustakaan sekolah di Pringsewu menawarkan pendekatan yang relatif sederhana: memperkuat manusia dan pengelolanya ketika pembangunan fisik dan distribusi buku menghadapi keterbatasan anggaran.
Pelatihan dan penguatan kapasitas pengelola perpustakaan menjadi salah satu langkah yang masih memungkinkan dilakukan tanpa membutuhkan biaya sebesar pembangunan gedung, pengadaan fasilitas atau distribusi buku dalam skala besar.
Pendekatan itu juga sejalan dengan strategi Perpusnas yang mulai memperluas penguatan literasi berbasis komunitas melalui Relawan Literasi Masyarakat (Relima).
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Lampung, Rodi Hayani Samsun, mengatakan workshop tersebut bukan dimaksudkan sebagai jawaban atas seluruh persoalan perpustakaan di daerah.
“Workshop yang kami gelar ini pada dasarnya hanya menguatkan kapasitas pengelola dan kesadaran akan pentingnya perpustakaan sekolah, bukan solusi atas persoalan struktural seperti kekurangan koleksi buku, keterbatasan ruang baca, maupun minimnya tenaga pustakawan,” kata Rodi di Pringsewu, Selasa (18/8/2026).
Menurut dia, keterbatasan tersebut disadari sepenuhnya. Namun, penguatan perpustakaan tetap perlu dilakukan melalui kemampuan yang tersedia dan kolaborasi dengan sekolah serta para penggiat literasi di Lampung.
“Kami sadar betul ini penting, maka kami lakukan semampu kami dengan berkolaborasi dengan sekolah dan penggiat literasi di Lampung,” ujarnya.
Di tengah anjloknya anggaran dan berhentinya sejumlah program besar, pesan dari Pringsewu pun menjadi cukup jelas: ketika buku dan bangunan belum mampu ditambah, ekosistem literasi setidaknya masih bisa dibangun dari sekolah dan orang-orang yang mengelolanya.(Yudi)
Penulis : Wahyudi
Editor : ****
